Ketua Setara Institute Hendardi dinilai tendensius dan gagal paham terkait polemik seputar kasus teror dan kriminalisasi ulama yang berpeluang dibawa ke mekanisme internasional.
Menurut Ketua Progres 98 Faizal Assegaf, Hendardi lupa bahwa ihwal penyampaian aduan kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) merupakan refleksi protes secara politik maupun hukum yang lazim disuarakan oleh elemen sipil.
"Tujuannya untuk mengkampanyekan ketidakpercayaan umat Islam atas perilaku semena-mena rezim Jokowi dan aparat Polri. Intinya pendekatan protes melalui jalur dan mekanisme internasional merupakan langkah tepat dan sangat mendesak dilakukan," jelasnya di Jakarta, Minggu (21/5).
Faizal mengatakan bahwa tidak mutlak pengaduan disampaikan kepada Dewan HAM PBB. Namun, lebih berpeluang disalurkan pada Organisasi Konferensi Islam (OKI)) yang memiliki konsensus atas perlindungan hak-hak ulama. Mengingat kasus kriminalisasi ulama adalah masalah sensitif dan telah menimbulkan sorotan serius dari negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. Dukungan OKI berpeluang membuka akses jaringan intelijen dan lembaga investigasi independen guna membongkar motif serta para aktor kriminalisasi.
Perilaku rezim Jokowi makin otoriter terhadap ulama dan tokoh-tokoh Islam. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu konflik sebagaimana yang terjadi di Suriah. Potensi ke arah itu yang harus diantisipasi agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik Sara yang dapat mengancam kedamaian dan persatuan nasional.
"Tapi lucunya Hendardi dan kelompok liberal terkesan panik, dan seolah menjadi juru bicara Istana untuk menghalangi upaya ulama mencari keadilan. Sebaliknya di sisi lain, Hendardi paling getol menyudutkan TNI serta gencar menyerang ulama kritis yang berseberangan dengan rezim Jokowi," ujar Faizal.
Dia menyebut Hendardi melakukan modus politik yang bertujuan mengais untung lewat politik transaksional, berperilaku hipokrit, belum lepas dari tabiat makelar kasus, dan sangat memalukan.
"Ngaku pejuang HAM kok justru bertindak diskriminasi. Rajin mendesak pencopotan panglima TNI dan ikut melegitimasi kejahatan kriminalisasi ulama, ngawur," pungkas Faizal.
[wah]
