Berita

Ari Soedewo/Humas Bakamla

Pertahanan

Ketua Bakamla: Opini BPK Menjadi Cambuk Perbaikan Ke Depan

MINGGU, 21 MEI 2017 | 00:33 WIB | LAPORAN:

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Ari Soedewo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016, yang menyatakan Bakamla RI sebagai salah satu dari enam Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.

"Atas hasil pemeriksaan dan laporan BPK ini menjadi cambuk bagi perbaikan Bakamla RI ke depannya", demikian pernyataan Laksdya Ari yang menerima informasi tersebut saat berada di Italia, Sabtu (20/5).

"Bakamla sebagai lembaga baru masih membutuhkan perbaikan di segala aspek. Kita akan benahi pelan-pelan", lanjutnya.


Sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Ketua BPK Moemahadi Soerja Djanegara pada sidang paripurna DPR di Jakarta, Jumat (19/5), bahwa hasil pemeriksaan atas LKPP menyatakan 74 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) atau 84% memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 LKKL (9%) mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 6 LKKL (7%) dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dimana salah satunya yaitu Bakamla RI.

Menurut Laksdya Ari Soedewo, Bakamla masuk dalam opini TMP lantaran pihaknya masih dalam proses merapikan / menyelaraskan para stake holder yang berada di tubuh Bakamla RI.

Alasan yang ke-dua, saat ini Bakamla sedang giat-giatnya mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, BPK tidak bisa masuk dalam Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) Bakamla RI ,dikarenakan masih dalam proses penyidikan KPK.

"Kita akan lakukan perbaikan, apa yang salah di tahun kemarin yang menyebabkan munculnya opini TMP semoga dapat segera diperbaiki dan tidak terulang lagi", tutup orang nomor satu di Bakamla RI itu.[wid]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya