Pemerintahan Jokowi belum hadir untuk menegakkan hukum dan menciptakan toleransi Indonesia.
Untuk itu, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jakarta (KCPJ) mendesak pemerintahan Jokowi untuk menjamin kerukunan dan toleransi di dalam masyarakat.
"Masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, saat ini sedang menantikan konsistensi Jokowi mewujudkan janji-janji politiknya di Pilpres lalu, yaitu Nawacita," kata Jurubicara KCPJ, Agung Tamtam Sanjaya Butar-Butar lewat siaran persnya, Sabtu (20/5).
Menurut Tamtam, benturan intoleransi dan hantaman ketidakrukunan masyarakat telah dipermainkan. Sehingga, tidak ada lagi semangat gotong royong untuk membangun Indonesia serta mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka.
"Pemerintah harus serius mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila," papar Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta itu
.Dalam seruannya, KCJP mengakui, setelah 71 tahun Indonesia merdeka, rakyat tak kunjung sejahtera. Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur, Yohana Maris Budianti menegaskan, akan selalu memberikan kritik dan masukan bagi pemerintah. "Supaya pemerintah tetap sadar terhadap tugas dan tanggung jawabnya," tegasnya.
KCJP juga menyatakan akan melawan setiap kelompok yang merusak organisasi mahasiswa. Apalagi demi kepentingan segelintir orang, yang kerap terjadi belakangan ini.
"Kami mengutuk dengan keras kelompok-kelompok yang mencatut nama organisasi kami untuk kepentingan demo tanggal 20 Mei, yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan saat ini," timpal Ketua Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jakarta Pusat John Paul.
[wid]
