Berita

Margarito Kamis/RMOL

Politik

Margarito: Konsolidasi Demokrasi Itu Bullshit

SABTU, 20 MEI 2017 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sudah berbulan-bulan RUU Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) dibahas DPR RI, tetapi hal yang diperdebatkan selalu saja parliamentary dan presidential threshold.  

Di mata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, pembahasan RUU Pemilu sangat kental kepentingan kapitalis dan politik sempit.

"Ini betul-betul fenomena riil kapitalis, riil politik. Ada cerminan kekerdilan. Yang kehendaki presidential dan parliamentary threshold tinggi itu kan partai-partai pemerintah. Membatasi orang lain ikut dalam pertarungan. Padahal mereka besar, kenapa harus takut?" ujar Margarito "RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (20/5).


Dia menolak ragam dalih dari para elite DPR terkait kelambanan pembahasan RUU Pemilu, terutama yang menyebut konsolidasi demokrasi sebagai alasan memperketat ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas masuk parlemen.

"Tidak usah bilang konsolidasi demokrasi, itu bullshit," tegasnya. Margarito sampai berkali-kali menyebut istilah bullshit, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti omong kosong.

Dia mengatakan, membatasi peserta pemilihan presiden bukan cermin konsolidasi demokrasi. Contohnya di negara-negara yang demokrasinya sudah sangat matang dan maju.

"Lihat di Perancis, ada 11 orang kandidat presiden. Di Inggris juga (banyak kandidatnya)," terang Margarito.

Dalih konsolidasi demokrasi terasa basi baginya. Itu hanya pengalihan dari kenyataan bahwa jajaran elite dari partai-partai di Senayan takut "orang lain" ikut bertarung di Pilpres.

"Cari argumen lain, tidak ada kaitan parliamentary dan presidential threshold dengan konsolidasi dan pematangan demokrasi," tekannya.

Lagipula, lanjut Margarito, sejarah parliamentary dan presdiential threshold ini penuh sejarah diskriminasi di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat.

"Kita mau konsolidasi kebangsaan atau konsolidiasi kelompok? Kita mau dewasakan rasa kebangsaan atau mau pecah belah bagsa? Bilang saja Anda (elite parpol di DPR) penakut," ungkapnya dengan kesal. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya