Berita

Margarito Kamis/RMOL

Politik

Margarito: Konsolidasi Demokrasi Itu Bullshit

SABTU, 20 MEI 2017 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sudah berbulan-bulan RUU Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) dibahas DPR RI, tetapi hal yang diperdebatkan selalu saja parliamentary dan presidential threshold.  

Di mata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, pembahasan RUU Pemilu sangat kental kepentingan kapitalis dan politik sempit.

"Ini betul-betul fenomena riil kapitalis, riil politik. Ada cerminan kekerdilan. Yang kehendaki presidential dan parliamentary threshold tinggi itu kan partai-partai pemerintah. Membatasi orang lain ikut dalam pertarungan. Padahal mereka besar, kenapa harus takut?" ujar Margarito "RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (20/5).


Dia menolak ragam dalih dari para elite DPR terkait kelambanan pembahasan RUU Pemilu, terutama yang menyebut konsolidasi demokrasi sebagai alasan memperketat ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas masuk parlemen.

"Tidak usah bilang konsolidasi demokrasi, itu bullshit," tegasnya. Margarito sampai berkali-kali menyebut istilah bullshit, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti omong kosong.

Dia mengatakan, membatasi peserta pemilihan presiden bukan cermin konsolidasi demokrasi. Contohnya di negara-negara yang demokrasinya sudah sangat matang dan maju.

"Lihat di Perancis, ada 11 orang kandidat presiden. Di Inggris juga (banyak kandidatnya)," terang Margarito.

Dalih konsolidasi demokrasi terasa basi baginya. Itu hanya pengalihan dari kenyataan bahwa jajaran elite dari partai-partai di Senayan takut "orang lain" ikut bertarung di Pilpres.

"Cari argumen lain, tidak ada kaitan parliamentary dan presidential threshold dengan konsolidasi dan pematangan demokrasi," tekannya.

Lagipula, lanjut Margarito, sejarah parliamentary dan presdiential threshold ini penuh sejarah diskriminasi di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat.

"Kita mau konsolidasi kebangsaan atau konsolidiasi kelompok? Kita mau dewasakan rasa kebangsaan atau mau pecah belah bagsa? Bilang saja Anda (elite parpol di DPR) penakut," ungkapnya dengan kesal. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya