Berita

Margarito Kamis/RMOL

Politik

Margarito: Konsolidasi Demokrasi Itu Bullshit

SABTU, 20 MEI 2017 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sudah berbulan-bulan RUU Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) dibahas DPR RI, tetapi hal yang diperdebatkan selalu saja parliamentary dan presidential threshold.  

Di mata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, pembahasan RUU Pemilu sangat kental kepentingan kapitalis dan politik sempit.

"Ini betul-betul fenomena riil kapitalis, riil politik. Ada cerminan kekerdilan. Yang kehendaki presidential dan parliamentary threshold tinggi itu kan partai-partai pemerintah. Membatasi orang lain ikut dalam pertarungan. Padahal mereka besar, kenapa harus takut?" ujar Margarito "RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (20/5).


Dia menolak ragam dalih dari para elite DPR terkait kelambanan pembahasan RUU Pemilu, terutama yang menyebut konsolidasi demokrasi sebagai alasan memperketat ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas masuk parlemen.

"Tidak usah bilang konsolidasi demokrasi, itu bullshit," tegasnya. Margarito sampai berkali-kali menyebut istilah bullshit, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti omong kosong.

Dia mengatakan, membatasi peserta pemilihan presiden bukan cermin konsolidasi demokrasi. Contohnya di negara-negara yang demokrasinya sudah sangat matang dan maju.

"Lihat di Perancis, ada 11 orang kandidat presiden. Di Inggris juga (banyak kandidatnya)," terang Margarito.

Dalih konsolidasi demokrasi terasa basi baginya. Itu hanya pengalihan dari kenyataan bahwa jajaran elite dari partai-partai di Senayan takut "orang lain" ikut bertarung di Pilpres.

"Cari argumen lain, tidak ada kaitan parliamentary dan presidential threshold dengan konsolidasi dan pematangan demokrasi," tekannya.

Lagipula, lanjut Margarito, sejarah parliamentary dan presdiential threshold ini penuh sejarah diskriminasi di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat.

"Kita mau konsolidasi kebangsaan atau konsolidiasi kelompok? Kita mau dewasakan rasa kebangsaan atau mau pecah belah bagsa? Bilang saja Anda (elite parpol di DPR) penakut," ungkapnya dengan kesal. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya