Pemerintahan Joko Widodo belum hadir untuk menegakkan hukum dan menciptakan toleransi di bangsa Indonesia. Aktivis Kelompok Cipayung Plus Jakarta (KCPJ) menuntut rezim Jokowi untuk menjamin kerukunan dan toleransi di dalam masyarakat.
"Masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, saat ini sedang menanti konsistensi Jokowi mewujudkan janji-janji politiknya di Pilpres lalu, yaitu Nawacita," kata jurubicara KCPJ, Agung Tamtam Butar-Butar, lewat siaran persnya, Sabtu (20/5).
Menurut Tamtam, benturan intoleransi dan ketidakrukunan masyarakat telah dipermainkan. Akibatnya, tidak ada lagi semangat gotong royong untuk membangun Indonesia serta mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka.
"Pemerintah harus serius mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka. Yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila," jelas Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta itu.
Senada dengan Tamtam, Ketua Koorkom Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta, Aan Yusufianto, meminta pemerintah untuk menindak tegas setiap ormas yang berhaluan anti Pancasila.
KCJP mengakui bahwa rakyat tak kunjung sejahtera setelah 71 tahun Indonesia merdeka. Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur, Yohana Maris Budianti, menegaskan, pihaknya akan selalu memberikan kritik dan masukan bagi pemerintah.
"Supaya pemerintah tetap sadar terhadap tugas dan tanggung jawabnya," tegasnya.
KCJP juga menyatakan akan melawan setiap kelompok yang merusak organisasi mahasiswa. Apalagi demi kepentingan segelintir orang, yang kerap terjadi belakangan ini.
"Kami mengutuk dengan keras kelompok-kelompok yang mencatut nama organisasi kami untuk kepentingan demo tanggal 20 Mei, yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan saat ini," timpal Ketua Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jakarta Pusat, John Paul.
Pesan lain disampaikan Ketua Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) Jakarta Timur, Abhinyano. Keadilan sosial yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, ujarnya, hanya akan terwujud jika sesama anak bangsa melihat perbedaan sebagai kekayaan.
"Perkelahian sesama anak bangsa jelas tidak memberikan ruang kepada akal sehat untuk melihat secara objektif kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Kita sibuk mencari musuh," ucapnya.
[ald]
