Awalnya, Nasdem menjadi salah satu fraksi di DPR yang begitu mantap mendorong hak angket bagi KPK. Tapi, kuatnya penolakan masyarakat selama ini membuat sikap Nasdem mulai goyah. Para anak buah Surya Paloh ini pun mulai berpikir dua kali untuk mengutus wakilnya di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.
“Karena persepsi masyarakat (kami belum kirim wakil ke Pansus). Tahunya (masyarakat), hak angket ini bertujuan untuk melemahkan KPK,†kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny Plate di Gedung DPR, Senayan, Jumat (19/5).
Johnny mengakui, sejak awal, pihaknya memang setuju dengan hak angket KPK. Surya Paloh, sebagai ketua umum Nasdem, juga sudah memberikan izin untuk menggunakan hak itu. Sebab, tujuan hak angket itu adalah untuk memperbaiki kinerja KPK.
“Fraksi Nasdem ikut mengajukan Hak Angket bukan untuk melemahkan dan mencampuri proses hukum e-KTP. Tujuan kami adalah untuk untuk memperbaiki kinerja KPK,†sambung Johnny.
Namun, setelah melihat persepsi masyarakat yang berkembang selama ini, fraksinya pun jadi ragu-ragu. Makanya, sampai kemarin, Nasdem masih belum mengirimkan nama-nama kadernya untuk duduk di Pansus Hak Angket KPK. Nasdem memilih mengamati situasi politik yang berkembang lebih dulu.
Kata Johnny, mengirim perwakilan di Pansus hari ini, berarti harus siap dirisak alias di-bully masyarakat. Fraksi yang mengirim wakil di Pansus akan langsung dicap pro-koruptor. Namun, di sisi lain, jika tak mengirimkan wakil, pihaknya akan kehilangan kesempatan berdebat secara benar untuk kepentingan pemberantasan korupsi.
“Makanya, kami lihat lagi bagaimana proses politik berjalan dan bagaimana legitimasi angket,†jelasnya.
Selain itu, Nasdem juga menimbang masalah legalitas hak angket akan sebelum memutuskan mengirim atau tidak perwakilan dalam Pansus. Sebab, legalitas ini penting agar Pansus bisa bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Jika tidak, Pansus hanya menyebabkan kegaduhan politik.
Karena itu, pihaknya tidak akan buru-buru mengambil sikap.
“Lagi pula, semua (fraksi) juga belum (mengirimkan wakil ke Pansus). Kita tunggu saja, kita lihat perkembangan politiknya. Yang harus itu adalah legitimasi politiknya perlu ada. Kalau tak ada legitimasi politiknya percuma juga hak angket hanya membuat kegaduhan saja," tambah dia.
[ian]
