Penjelasan SBY Soal Kritik Tidak Pro Rakyat

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang kerap mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah saat dipimpinnya merupakan kebijakan yang pro bisnis. Sejumlah kritik menghujani SBY lantaran dinilai tidak pro rakyat atas kebijakan tersebut.

Pernyataan pro bisnis kerap ia lontarkan saat memberikan sambutan dalam forum atau acara yang dihadiri para pengusaha. Salah satunya, saat pidato pembukaan Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri yang dilakukannya pada September 2010 lalu.

Menanggapi kritikan itu, SBY mencoba memaparkan tujuan dari kebijakan pro bisnis yang diambilnya tersebut saat memberi sambutan di acara penganugrahan Indonesia Most Admired Companies 2017 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Dijelaskan SBY bahwa kebijakan ini memiliki empat strategi khusus yang menjadi acuan, yaitu pro job, pro poor, pro growth, dan pro enviroment.

Keempat strategi itu, lanjutnya, berujung pada pro rakyat. Sebab jika dunia usaha berkembang baik, maka lapangan pekerjaan dengan sendirinya akan terbuka. Efeknya, pengangguran berkurang dan pendapatan masyarakat bertambah.

"Saya bilang kenapa dibedakan atau didikotomikan antara bisnis dengan rakyat. Tidak mungkin peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa ada yang menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan juga tidak mungkin dikurangi apabila ekonomi tidak tumbuh," jelas ketua umum Partai Demokrat itu.

Menurutnya, jika sektor bisnis berhasil, maka yang menikmati adalah rakyat. Artinya, dalam hal ini pro bisnis sama saja dengan pro rakyat.

"Ekonomi tidak akan tumbuh kalau sektor real, kalau dunia usaha tidak tumbuh. Justru bisnis yang berhasil yang menikmati manfaatnya adalah rakyat kita. Saya kira kemajuan dunia usaha akhirnya untuk rakyat kita juga," pungkasnya. [ian]