Berita

SBY/Net

Politik

Penjelasan SBY Soal Kritik Tidak Pro Rakyat

SABTU, 20 MEI 2017 | 00:08 WIB | LAPORAN:

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang kerap mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah saat dipimpinnya merupakan kebijakan yang pro bisnis. Sejumlah kritik menghujani SBY lantaran dinilai tidak pro rakyat atas kebijakan tersebut.

Pernyataan pro bisnis kerap ia lontarkan saat memberikan sambutan dalam forum atau acara yang dihadiri para pengusaha. Salah satunya, saat pidato pembukaan Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri yang dilakukannya pada September 2010 lalu.

Menanggapi kritikan itu, SBY mencoba memaparkan tujuan dari kebijakan pro bisnis yang diambilnya tersebut saat memberi sambutan di acara penganugrahan Indonesia Most Admired Companies 2017 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).


Dijelaskan SBY bahwa kebijakan ini memiliki empat strategi khusus yang menjadi acuan, yaitu pro job, pro poor, pro growth, dan pro enviroment.

Keempat strategi itu, lanjutnya, berujung pada pro rakyat. Sebab jika dunia usaha berkembang baik, maka lapangan pekerjaan dengan sendirinya akan terbuka. Efeknya, pengangguran berkurang dan pendapatan masyarakat bertambah.

"Saya bilang kenapa dibedakan atau didikotomikan antara bisnis dengan rakyat. Tidak mungkin peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa ada yang menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan juga tidak mungkin dikurangi apabila ekonomi tidak tumbuh," jelas ketua umum Partai Demokrat itu.

Menurutnya, jika sektor bisnis berhasil, maka yang menikmati adalah rakyat. Artinya, dalam hal ini pro bisnis sama saja dengan pro rakyat.

"Ekonomi tidak akan tumbuh kalau sektor real, kalau dunia usaha tidak tumbuh. Justru bisnis yang berhasil yang menikmati manfaatnya adalah rakyat kita. Saya kira kemajuan dunia usaha akhirnya untuk rakyat kita juga," pungkasnya. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya