Berita

Politik

Hapus Pasal Penodaan Agama Berarti Gagal Paham Pancasila

JUMAT, 19 MEI 2017 | 22:33 WIB | LAPORAN:

Wacana penghapusan pasal-pasal tentang larangan penodaan agama makin santer berhembus belakangan ini.

Juru Bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaikhul Islam Ali menolak wacana penghapusan tersebut.

"Perlu diluruskan Indonesia itu negara beragama. Jadi, pasal itu saya kira bukan hanya relevan tapi fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/5).


Menurut Syaikhul, negara Indonesia menganut ideologi Pancasila bukan liberalisme. Karena itu, pihak-pihak yang ingin menghapus pasal penodaan agama sepertinya tidak paham dengan substansi Pancasila sebagai ideologi negara.

"Di situlah bedanya ideologi negara yang berlandaskan Pancasila dengan ideologi liberalisme. Kebebasan berpendapat atau kebebasan beragama versi Pancasila dibatasi dengan penghargaan pada kebebasan beragamayang lain. Jadi, pihak-pihak yang ingin menghapus pasal penodaan agama tidak paham dengan ideologi Pancasila," jelasnya.

Diatambahkannya, upaya membawa isu penghapusan pasal penodaan agama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah tindakan yang tidak relevan. Sebab, Indonesia sebagai negara merdeka memiliki kedaulatan sendiri dalam hal urusan beragama dan bernegara.

"Jadi lucu jika lihat ada pihak-pihak tertentu yang menggiring melalui rekomendasi PBB segala macam untuk menghapus pasal itu. Kita ini negara berdaulat, kok diatur-diatur dengan pihak luar," tegas Syaikhul yang juga wakil ketua Komisi VII DPR. [wah]   

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya