Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk melakukan konsolidasi bangsa dari indikasi adanya disintegritas dan disnasionalisme. Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara kiranya segera mengambil alih komando agar bangsa ini tidak terpecah-belah.
"Kami memprediksi arah disintegritas dan disnasionalisme bangsa ini akan semakin kencang terjadi apabila pemerintah terkesan gamang dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini," ujar Andy William Sinaga selaku analisis politik dan HAM Labor Institute Indonesia kepada redaksi, Jumat (19/5).
Menurutnya, era globalisasi dan liberalisme yang juga ditandai semakin derasnya penggunaan media sosial digunakan untuk memprovokasi masyarakat agar terpecah. Kuat disinyalir, isu yang paling gampang digunakan adalah soal agama, suku dan ras.
"Beberapa politikus dan tokoh nasional ditengarai ikut berperan untuk melakukan manuver untuk memecah belah bangsa dikarenakan nafsu politik, korupsi, dan kekuasaan yang semakin kencang. Apalagi mendekati pemilihan presiden dan Pemilihan Umum 2019 yang akan datang," jelas Andy.
Untuk itu, Presiden Jokowi diharapkan dapat memanfaatkan momentum 20 Mei untuk melakukan konsolidasi dengan mengundang seluruh tokoh politik dan tokoh bangsa, termasuk yang dikategorikan berseberangan dan lawan politik pemerintah. Untuk dapat duduk satu meja membicarakan integritas dan nasionalisme bangsa yang mulai goyah ini dan mencari pola dan strategi untuk menuju Indonesia yang lebih baik.
"Kami berpendapat hendaknya momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, presiden mendorong seluruh elemen bangsa dapat merekonstruksikan kembali karakter orisinal bangsa. Indonesia merupakan bangsa yang berkarakter santun, ramah, berbudi pekerti, dan budaya gotong royong," demikian Andy.
[wah]
