. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 kepada DPR dalam Sidang Paripurna DPR, di Ruang Paripurna Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (19/5).
Pemeriksaan oleh BPK tersebut merupakan amanat paket UU Keuangan Negara tahun 2003 dan 2004 serta UU 14/2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
BPK melakukan audit tehadap LKPP tahun 2016 yang diterima pada tanggal 29 Maret 2017. Pemeriksaan BPK atas LKPP sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBN yang bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
"Kami menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat pada tanggal 29 Maret 2017 dan sesuai perundang-undangan maka kami wajib memeriksa itu serta harus selesai dalam rentang waktu dua bulan sejak laporan diterima," ujar ketua BPK di hadapan anggota dewan.
Hasil dari pemeriksaan BPK menemukan enam poin yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Pertama, ketidakjelasan investasi permanen berupa penyertaan modal (PMN) pada PT. PLN (Persero) senilai Rp. 848,38 triliun.
Kedua, penetapan harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp 3,19 triliun.
Ketiga, piutang bukan pajak senilai Rp 4,8 triliun pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen yang memadai.
Keempat, persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp 5,82 triliun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelasakan status penyerahannya.
Kelima, saldo anggaran lebih senilai Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai.
Keenam, pengurangan ekuitas senilai Rp 96,53 triliun dan transaksi antar entitas senilai Rp 53,34 triliun tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.
Atas temuan tersebut BPK memberikan rekomendasi pada pemerintah pusat untuk diselesaikan.
"BPK memberikan rekomendasi atas keenam permasalahan pada LKPP tahun 2016. Atas rekomendasi BPK, Pemerintah telah menindaklanjutinya, sehingga permasalahan dimaksud sudah diselesaikan," demikian ketua BPK.
[rus]
