Saat pengesahan usulan Hak Angket KPK dalam Sidang Paripurna DPR, 28 April lalu, Fraksi Gerindra dengan keras menolak. Mereka sampai walk out. Namun, kini mereka mau mengirim wakil ke Panitia Khusus (Pansus) yang menggarap Hak Angket tersebut. Gara-gara sikap ini, Gerindra pun disindir telah menjilat ludah sendiri.
Kepastian Fraksi Gerindra akan mengirim wakilnya ke Pansus Hak Angket KPK disÂampaikan para petinggi partai besutan Prabowo Subianto ini. Mereka antara lain Edhy Prabowo, Sodik Mudjahid, dan Muhammad Syafii. Namun begitu, mereka tetap ngotot menÂegaskan, Gerindra menolak Hak Angket terhadap KPK.
"Kami mengirim nama untuk Pansus Angket KPK bukan berarti kita menyetujui. Sikap kami sudah jelas, Hak Angket ini harÂus ditolak," ucap Edhy Prabowo di Gedung DPR, kemarin.
Kata Ketua Komisi IV DPR ini, proses pengesahan Hak Angket KPK sudah menyalahi prosedur. Sebab, sebelum pengeÂsahan itu, tidak ada komunikasi dan musyawarah yang dilakukan Ketua Sidang yang saat itu dipeÂgang Fahri Hamzah. "(Sidang) Paripurna hanya berbicara tek-tok, kemudian keluar keputuÂsan," cetusnya.
Lalu, kenapa tetap mengirimÂkan wakil? Edhy beralasan, wakil dari Gerindra nantinya bertugas mengawal Pansus agar tidak melemahkan KPK. Dia pun memastikan, anggota Gerindra di Pansus tidak akan ikut-ikutan menyudutkan KPK.
"Saya tegaskan lagi, sikap kami tetap menolak hak angket. Tetapi, kami juga bertanggung jawab untuk mengawal prosesnya agar tidak terjadi kekeliruan yang berlanjut," tandasnya.
Sebelumnya, Sodik Mudjahid menerangkan, keputusan itu diambil setelah pihaknya melakukan pengkajian mendaÂlam. Dalam pengkajian diketaÂhui bahwa Pansus Hak Angket KPK akan terus berjalan walauÂpun sejumlah fraksi berencana tidak mengirimkan anggotanya. "Dengan kondisi seperti ini, bisa jadi kerugian jika kami tidak kirim utusan," ucap Jubir Fraksi Gerindra ini.
Sodik memastikan, sikapnya tidak akan berubah. Gerindra akan tetap menolak Pansus itu berjalan. Pihaknya mau menÂgirimkan wakil semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar, yaitu munÂculnya keputusan-keputusan yang akan menyudutkan KPK. Dengan adanya wakil di Pansus, pihaknya akan berusaha melaÂwan keinginan pihak lain untuk melemahkan KPK.
Kata Sodik, tugas wakil Gerindra di Pansus nanti adalah untuk melobi fraksi-fraksi lain untuk menghindari upaya pelemahan KPK. "Siapa tahu bisa memengaruhi dengan melobi."
Muhammad Syafii punya alasan lain. Kata Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini, fraksinya mau mengirimkan wakil ke Pansus Hak Angket KPK semata-mata karena patuh kepada hukum Sidang Paripurna.
"Kami tegaskan, kami tidak pernah melawan hukum. Keputusan (Sidang) Paripurna adalah aturan hukum. Apa yang sudah diputuskan secara hukum, Gerindra pasti mematuhinya, jangan takut," ujar Syafii.
Kata Syafii, sebelumnya Gerindra memang menginginkan langkah lain di luar Hak Angket dalam upaya memperkuat KPK. Karena pengajuan Hak Angket KPK sudah diputuskan dalam Sidang Paripurna, Gerindra akan mematuhinya dan akan mengirimkan wakil untuk masuk Pansus Hak Angket tersebut. "Kebetulan salah satu yang diuÂtus adalah saya," akunya.
Dia pun menyebut, pengaÂjuan Hak Angket bukan untuk menghabisi KPK. Pengajuan itu adalah langkah DPR memperkuat independensi KPK. "Sekarang kan banyak yang menyimpang, penyadapan, OTT, ini ada apa. Kita takut remote control KPK tidak lagi ada di tangan komisionÂernya. Maka, kita harus masuk memperbaiki, ada apa, dan harus bagaimana," tandasnya.
Namun, alasan-alasan ini tidak bisa diterima kalangan pemerhaÂti. Analis politik dari Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla menyebut, dengan sikap seperti itu, sama saja Gerindra telah menjilat ludah sendiri. "Ini kan mengkhianati keputusan awal dia yang
walk out saat Sidang Paripurna. Jadi, dia jilat ludah sendiri," sindirnya. ***
