Bubarkan HTI Dan Gebuk PKI, Jokowi Lahirkan Kembali Rezim Otoriter

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menegaskan bulan Mei menjadi bulan yang sangat penting bagi rezim Joko Widodo.

Selain karena bulan ini banyak tragedi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa silam tidak bisa diugkap oleh Jokowi, ada dua kejadian yang dianggap justru dikhawatirkan menambah suram masa depan HAM di Indonesia.

"Bulan Mei banyak melewati tragedi, ujian. Kasus Marsinah, Trisaksi, penculikan aktivis dan lain sebagainya tidak berhasil diungkap. Ditambah lagi bulan ini rezim Jokowi malah bubarkan ormas,"kata Miko usai menggelar Aksi Kamisan ke-493 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5).

"Rezim penguasa yang otoriter dan pernah berkuasa di Indonesia berpotensi lahir kembali. Kita sadari tibalah pada persimpangan demokrasi. Kita harus memilih, jalan lurus atau justru balik kembali. Rezim ini membubarkan ormas dan teman kita dikriminalisasi penguasa," tambah Miko.

Menurut Miko, upaya pemerintah Jokowi yang akan membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa mekanisme sesuai undang-undang, bahkan belakangan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar dengan mudah membubarkan HTI justru menandakan rezim otoriter akan bangkit kembali.

Kekhawatiran ini kata Miko makin parah dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan akan melawan semua organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

"Presiden juga utarakan gebug PKI, mengingatkan rezim otoriter," tegas Miko.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia tidak bakal ragu menindak organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

"Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu," ujar Jokowi saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5).[san]