Berita

Politik

Zainal Bintang: Tugas Besar Golkar Menyatukan Jokowi-JK

KAMIS, 18 MEI 2017 | 21:08 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sudah jadi rahasia umum bahwa Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla atau pasangan Jokowi-JK mengalami disharmoni. Akibatnya, tak banyak kebijakan nasional pemerintah yang dapat direalisasikan.

Hampir separuh masa jabatan dua tokoh tersebut dipenuhi kegaduhan politik yang menyiratkan mereka tidak sejalan. Yang kasat mata terlihat publik adalah perbedaan pilihan mereka menyangkut Pilkada DKI Jakarta 2017.

Meskipun Jokowi tidak menyatakan dengan gamblang bahwa dirinya mendukung Ahok-Djarot, tetapi publik hanya memahami bahwa Jokowi berdiri di belakang Ahok. Sementara rival Ahok, yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno, didukung oleh JK. Dikabarkan, operator pasangan Anies-Sandi adalah Aksa Mahmud yang merupakan saudara ipar JK.


Ketidakserasian dua pemimpin bangsa itu disesali politikus senior Partai Golkar, Zainal Bintang. Menurut dia, tidak akan ada kebijakan pemerintah yang dapat terlaksana dengan baik selama Jokowi dan JK tidak sejalan.

Menurut Bintang, bangsa Indonesia telah kehilangan waktu 2,5 tahun dengan sia-sia karena pemerintah hanya sibuk mengurus berbagai isu berisi pesan liar yang tidak jelas sumbernya. Isu-isu tersebut beraroma politik praktis.

"Isu demi isu berhasil menggali jurang yang semakin menganga antara Jokowi dan JK," kata Bintang.

Melihat perkembangan situasi yang tidak sehat ini, anggota Dewan Pakar Golkar ini menyarankan agar Golkar turun tangan. Hal ini mendesak, mengingat dua hal yang penting menjadi acuan. Pertama, bagaimanapun juga JK adalah kader Golkar dan mantan Ketua Umum. Alasan kedua, hasil Munaslub 2016 di Bali menyatakan Golkar mendukung Jokowi-JK sampai akhir periode tahun 2019.

Bahkan, di dalam Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) di Istora Senayan, Jakarta, 28 Juli 2016, Golkar sepakat mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada 2019.

"Jika Golkar menghendaki pasangan Jokowi-JK aman sampai 2019 dan mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2019, sebaiknya Golkar segera mengambil inisiatif mendamaikan dwi tunggal itu," jelas Bintang.

Golkar juga sangat tepat jika pada saat yang sama mengambil prakarsa turun ke lapangan mengkanalisasi gejala perpecahan rakyat di akar rumput.  Bintang menyebutkan, Golkar adalah parpol tengah. Semua suku, agama dan golongan berhimpun di dalam pohon Beringin sejak awal berdirinya pada tahun 1964.

"Sangat tepat jika Golkar segera mengelola ketegangan di masyarakat yang mulai mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena sudah menyerempet isu Islam dan non Islam," tutup Bintang. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Update: Korban Jiwa Longsor Bandung Barat 16 Orang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:52

Dede Sulaeman Wafat, Rencana MSBI Datangi Kantor FIFA di Zurich Dijadwal Ulang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:35

Kapolri Naikkan Pangkat Dua Anggota Polisi yang Tewas Tertabrak Truk TNI

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:33

Kabar Duka Mantan Striker Timnas Dede Sulaeman Wafat di Lapang Bola

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:58

Saut Minta KPK Selidiki Sengkarut Coretax

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:50

PT ARA Bantah Gunakan Dokumen Palsu

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:26

Debut Apik Raymond-Joaquin

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:46

Tim Hukum Nadiem Makarim Tak Siap Hadapi JPU

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:32

Wapres Gibran Minta Maaf ke Korban Longsor Bandung Barat

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:18

Korupsi Sektor Pajak Terjadi karena Penyelewengan Kekuasaan

Minggu, 25 Januari 2026 | 18:59

Selengkapnya