Kementerian Pariwisata menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata II-2017 dalam rangka memperkuat sinergitas semua elemen dalam mewujudkan target nasional.
Peran dan dukungan konektivitas pariwisata dari seluruh kementerian/lembaga sebagai inkorporasi Indonesia menjadi topik bahasan utama. Rakornas yang dibuka sekaligus sebagai pembicara utama Menpar Arief Yahya itu berlangsung 18-19 Mei di Hotel Bidakara, Jakarta.
Rakornas Pariwisata II-2017 yang mengangkat tema 'Indonesia Incorporated: 20.000 Homestay Desa Wisata pada tahun 2017' mengagendakan sejumlah topik bahasan, antara lain legalitas lahan, pengembangan homestay desa wisata, skema pendanaan homestay desa wisata, dan skema pengelolaan homestay.
Menurut Arief, strategi pengembangan pariwisata yang merupakan bagian dari Nawacita dalam rangka inkorporasi Indonesia melibatkan aturan akademisi, bisnis, community, government, dan media (ABCGM). Salah satu provinsi yang akan menjadi percontohan dalam program itu adalah Bangka Belitung (Babel), sehingga dalam Rakornas langsung dilakukan nota kesepahaman (MoU) yang ditandangani Arief bersama Wakil Gubernur Babel Abdul Fattah.
"Saya sudah kontak Pak Eko Putro Sandjojo, menteri desa. Saya mengirim Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Kemenpar Dadang Rizky untuk menindaklanjuti teknis dengan Dirjen PPMD Kemendes PDDT yang ditunjuk sebagai PIC. Kita akan segera menentukan quick win, destinasi mana saja yang paling siap untuk diformat menjadi Desa Wisata," tutur Arief.
Desa Wisata pertama kali digagas Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2016 dalam acara Sail Selat Karimata. Desa Wisata digagas sejalan dengan karakter dan potensi desa di Indonesia sebanyak 74.954, dengan 1.902 diantaranya sudah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Selain keunikan alam, Desa Wisata sangat kental dengan daya tarik budaya dan momen hidup bersama penduduk lokal. Hal ini mendorong hadirnya ide pengadaan homestay yang cepat, tepat dan sesuai potensi Indonesia.
Selain itu, homestay menjadi gerbang peluang bisnis jasa baru. Peluang diikuti dengan bisnis lain seperti penyewaan kendaraan, jasa kuliner, parkir, pemandu wisata, binatu dan cinderamata khas. Semua peluang membutuhkan sumber daya manusia sehingga homestay dinilai sebagai bisnis yang mampu membuka lowongan kerja dengan sendirinya.
Pelaksanaan pariwisata Indonesia sesuai agenda Kementerian Pariwsata, terdiri dari 3A atau atraksi, akses, dan amenitas. Ketiganya dilaksanakan dengan melibatkan koordinasi untuk sektor promosi wisata, SDM, sarana dan prasarana. Sebagai poin kedua dari top three priorities Kemenpar, Homestay Desa Wisata mendapat peran signifikan dalam upaya peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Secara sederhana, homestay memiliki konsep low cost tourism dengan menggunakan arsitektur Nusantara dengan rencana pembangunan selama enam bulan.
Homestay tidak hanya sebagai amenitas atau akomodasi rumah tinggal tetapi juga sebagai atraksi wisata. Homestay memiliki daya tarik budaya yang sekaligus memungkinkan interaksi wisatawan dengan penduduk setempat. Sementara sebagai amenitas, homestay dapat dijadikan tempat tinggal yang sehat, bersih, dan aman bagi masyarakat sekaligus wisatawan dengan pengelolaan berstandar internasional.
"Untuk mencapai pembangunan, Kemenpar sebagai fasilitator membagi menjadi empat mekanisme, yakni konversi, renovasi, revitalisasi, dan bangun baru homestay. Dengan target 20 ribu homestay di tahun 2017. Pelaksanaannya pun melibatkan peran pihak-pihak terkait, termasuk didalamnya beberapa kementerian dan lembaga," demikian Arief.
[wah]
