Pihak kepolisian belum bersedia menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar PKI digebuk kalau muncul.
Bahkan, Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono berkilah belum mendengar apa yang disampaikan Presiden saat melakukan pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa kemarin.
"Saya belum dapat informasi itu. Saya belum baca koran," elak Argo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (18/5).
Meski demikian, dia akan mempelajari pernyataan Jokowi yang dikhawatirkan memicu interpretasi berbeda di kalangan masyarakat. Pasalnya, jika warga salah menangkap pesan Jokowi, justru berimbas pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Sebelumnya, Jokowi mengeluarkan pernyataan keras dalam pertemuan yang dilakukannya bersama para pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Rabu (17/5) siang.
Jokowi menyinggung beberapa hal. Termasuk, jaminan dirinya sebagai Presiden agar masyarakat berani "menggebuk" siapa pun atau organisasi apa pun yang melanggar konstitusi. Khususnya dalam menyampaikan pendapat dan berserikat.
Dia mengakui bahwa negara menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945. Tapi, semua harus dilakukan dalam koridor konstitusi.
"Indonesia adalah negara demokrasi, tapi sekaligus negara hukum. Jadi, kalau ada yang melanggar konstitusi, kita gebuk ," kata Jokowi saat itu.
Jokowi juga menyinggung tentang isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan rumor tentang dirinya yang keturunan kader PKI.
Dia bahkan menegaskan, PKI akan "digebuk" juga jika berani muncul di Indonesia. Acuannya Tap MPRS yang melarang PKI hidup di Indonesia. Mantan Gubernur DKI itu juga mengeluhkan ulah para pihak yang terus-terusan mengaitkan dirinya dengan PKI.
Dia menyesalkan, rumor dan fitnah seperti itu lebih banyak menghabiskan energi bangsa ketimbang urusan lain yang lebih penting, seperti kemajuan teknologi, mobil masa depan atau perpindahan manusia ke planet Mars.
[zul]
