Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi VI DPR RI tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha dinilai tidak jelas dan multi intrepretatif. Pasal-pasal dalam RUU tersebut tidak didefinisikan dengan jelas.
Salah satu yang dipertanyakan ialah pasal 72 yang mengatur ketentuan investigasi yang boleh dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di mana menyatakan KPPU berwenang melakukan investigasi dengan alat bukti petunjuk antara lain alat bukti ekonomi (economic evidence) dan alat bukti komunikasi (communication evidence).
"Kewenangan investigasi dengan alat bukti komunikasi itu bisa diinterpretasikan penyadapan. Ini kewenangannya terlalu bias, mesti ada kepastian hukum di situ," kata Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono di Jakarta, Kamis (18/5).
Menurutnya, kewenangan KPPU untuk melakukan penyadapan menjadi hal yang mengkuatirkan iklim usaha di Indonesia.
"Pasal 72 itu mesti diganti yang lebih rinci dan rigid tidak menabrak hak-hak privat hukum," ujar Iwantono.
Dia berharap, kewenangan investigasi tidak memberikan kewenangan KPPU menyadap ataupun menggeledah alat komunikasi atau sistem komunikasi perusahaan maupun investor.
Ditambahkan Iwantono, dunia bisnis di Indonesia terlalu banyak aturan yang menabrak hak-hak privat bisa berdampak pada investasi yang sudah maupun akan masuk. Dia mengaku mencemaskan situasi yang berkembang melalui aturan yang berlebihan membuat pebisnis tidak berdaya yang ujungnya berdampak pembatalan maupun penundaan investasi.
"Itu akan kontra produktif pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan," terangnya.
Iwantono mengaku masih menunggu langkah pemerintah yang akan diambil untuk keputusan RUU tersebut.
"Kita akan tempuh langkah sesuai koridor yang resmi, harapannya revisi ini bisa mendukung kontribusi pertumbuhan ekonomi kita bukan sebaliknya," terangnya.
Di bagian lain, Apindo juga mendesak perlunya pembentukkan Komisi Etik Persaingan Usaha (KEPU) dimasukkan dalam undang-undang. Lembaga independen pengawas itu diperlukan mengawasi kinerja KPPU.
Menurut Iwantono, persoalan kode etik dijelaskan dalam undang-undang. Persoalan-persoalan etik yang masuk sebagai saran ke KPPU harus lewat pintu independen, sehingga penanganannya juga memiliki dapat objektif.
"Tidak bisa KPPU secara internal membuatnya sendiri," imbuhnya.
[wah]
