Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalahan akibat subjektivitas penerapan yang mengekang kebebasan.
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menilai, desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan atau menolak pembatalan pasal dalam UU 1/PNPS/1960 junto UU KUHP pasal 156a.
"Ini artinya secara konstitusional dan by the law, undang-undang larangan penodaan agama sangat penting bagi upaya penghormatan dan penjagaan semua agama yang diakui secara resmi oleh negara dari upaya penodaan atau penistaan," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (18/5).
Dia meminta pihak-pihak yang kekeuh mendesak pembatalkan larangan penodaan agama memahami bahwa undang-undang tersebut justru dibutuhkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
"Justru jangan dihapus kalau kita ingin menjaga kerukunan. Karena jika tidak ada pasal tersebut orang seenaknya menghina dan menista agama, dan ini akan memancing disharmoni bahkan bisa menciptakan instabilitas nasional," terang Jazuli.
Secara universal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menyebutkan bahwa hak beragama adalah hak yang paling dasar dan tidak dapat dikurangi atas nama atau karena alasan apapun.
"Dalam konteks Indonesia, negara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," jelas Jazuli.
Jaminan terhadap hak beragama tidak hanya berupa perlindungan atas pilihan keyakinan seseorang. Tetapi juga perlindungan negara atas setiap agama dari upaya penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh siapapun. Negara juga mengembangkan dan mempromosikan sikap toleransi dalam menjalin hubungan antar umat beragama, mencegah berbagai tindakan yang menyulut ketersinggungan umat beragama serta tegas melarang penistaan agama atas nama apapun, termasuk kebebasan.
"Untuk itu, UUD 1945 pada pasal 28J menegaskan keharusan setiap orang menghormati hak asasi orang lain dalam rangka tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pun, setiap orang dalam menjalankan kebebasannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum," papar Jazuli.
Dia justru mengajak seluruh warga bangsa untuk bersyukur bahwa negara Indonesia memiliki pendirian dan aturan yang jelas tentang posisi agama dan ancaman terhadap perbuatan yang merusak bangunan kerukunan beragama.
"Di negara kita tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang menghinakan, menodai dan menistakan agama. Tidak boleh ada sikap yang menyerang dan merusak nilai dan ajaran agama. Ketegasan sikap negara terhadap intoleransi secara konkret diwujudkan dalam beleid tentang larangan penodaan agama. Ini harus kita pertahankan," pungkas Jazuli yang juga ketua Fraksi PKS.
[wah]
