Pemerintah telah melakukan simulasi penambahan kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) tingkat provinsi. SeÂbanyak tiga kursi untuk Provinsi Kalimantan Utara (KaÂltara), Kepulauan Riau (satu kursi) dan Riau (satu kursi) dengan tambahan lima kursi lagi untuk daerah lainnya.
Saat ditemui usai pertemuanÂnya dengan Menteri Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di Kemenpan-RB, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan, tambahan lima kursi itu sudah didasari pada haÂsil simulasi Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Keuangan. Lima kursi ini di luar tambahan lima kursi akibat pembentukan daerah otonomi baru. Mendagri juga mengomentari beberapa hal yang menyangkut kewenangannya. Berikut penuturan lengkapnya;
Bagaimana dengan penamÂbahan kursi DPR, sudah seÂjauh mana pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah?
Hanya DPR yang kita atur.
Hanya DPR yang kita atur.
Terus daerah mana yang akan mendapat porsi tambaÂhan kursi?Kalau kursi DPR naik, porsi pemerintah baru lima, yaitu dapil Kaltara tiga supaya tidak mengambil kursi Kalimantan Timur, dapil yang suaranya besar yaitu Riau dan Kepri, keduanya mendapat tambahan masing-masing satu, jadi totalnya lima. DPR kan awalnya minta 19, nanti itu kita simulasikan, kita akan mencari jalan tengahnya.
Lalu apakah DPRD juga akan ada penambahan?DPR saja kalau DPRD-nya tidak.
Kenapa kok DPRD tidak ditambah jumlah kursinya?DPRD yang saya pahami tetap atau tidak ada penambahan kursi dan tanpa ambang batas parleÂmen. Hanya penambahan kursi DPR yang masih perlu disimuÂlasikan lagi.
Oh ya bagaimana itu dengan adanya usulan agar negara memberikan dana saksi parÂpol?Perlu kita diskusikan dulu dengan Menteri Keuangan karÂena jumlahnya besar sampai Rp 12 triliun. Saya rasa sedang kami pikirkan.
Soal lain. Bagaimana dengan surat keputusan pemberhenÂtian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah divonis majelis hakim?Nanti saya cek ya. Yang pasÂti pejabat kami baik Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan pihak sekretariat negara suÂdah jemput bola ke PN Jakarta Utara. Kami meminta salinan keputusan PN sebagai dasar langkah pemerintah, atau miniÂmal nomor salinan keputusan pengadilannya. Sebab, dasar penetapan (pemberhentian) tidak bisa berdasarkan pernyataan dari media massa atau dari 'katanya-katanya'.
Berembus kabar, Presiden dalam waktu dekat akan menÂgumpulkan seluruh Gubernur, ada keperluan apa itu?Yang mengumpulkan Presiden. Kan haknya Presiden memanggil setiap saat para Kepala Daerah, karena Gubernur itu kan tangan kanannya presiden di daerah.
Oh begitu, terua kapan dan di mana rencananya perÂtemuan itu?Kalau nggak salah dalam minÂggu ini, tempatnya belum tahu.
Soal pertemuan kedatangan Anda ke Kemenpan-RB, apa saja yang dibahas?Ya kita untuk membuat agenda kerja. Karena Kemendgari dan Kemenpan-RB tidak bisa terÂpisahkan. Saran bapak Presiden kepada kami berdua bagaimana membangun tata kelola pemerÂintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota supaya lebih efektif, lebih efisien untuk reÂformasi birokrasi yang ujungnya untuk memperkuat otonomi daerah. Pak Menpan juga sepaÂkat pada kami ada 15 isu tema yang dibahas.
Apa saja 15 isunya?Ya antara lain e-goverment, e-planning dan lainnya.
Nanti realisasinya bagaimaÂna?Pada tahun ini seluruh daerah harus memiliki sistem yang sama, dengan sistem yang sama akan ada transparasi dan perÂencanaan program, perencaan anggaran, masalah barang dan jasa, masalah pajak yang pentÂing masalah pelayanan kepada rakyat khususnya e-goverment. Kemengari dan Kemenpan sebaÂgai koordinator akan menggeraÂkan struktur pemerintahan ini lebih kompeherensif, lebih inÂtegral sehingga target Nawacita Pak Jokowi memastikan strategis nasional bisa berjalan di daerah, daerah juga tidak terhambat dengan adanya program prioritas baik di provinsi maupun kota kabupaten. Yang paling penting adalah ada konektivitas, ada inÂtegritas dan ada sinergi. Itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Peningkatan kualitas sumber daÂya manusia yang berjenjang dan tertib. Kami ikut apa yang sudah direncanakan MenPAN-RB saya rasa akan menata kementerian pusat daerah hingga ke tingkat kepala desa.
Lalu bagaimana dengan daerah yang kurang maksimal kinerjanya?Memang Ibu Menteri Keuangan sudah menyusun dan yang berkeadilan. Bagaimana pun Bapak Presiden menginginkan daerah dengan dimonitoring pusat, perencanaan daerah itu harus fix. Terus pengganggaranÂnya harus tepat, apakah daerah, apakah pusat. Ketiga memasÂtikan program itu harus jalan, keempat evaluasi. Perencanaan penyerapan habis tapi hasilnya nggak ada, itu kan sayang. Makanya Bapak Presiden ingin ada peÂnyelarasan program memastikan program itu bisa jalan.
Terus apa yang harus dilakuÂkan oleh setiap pemerintah daerah agar lebih baik lagi?Jangan malu lah kalau harus niru Surabaya, harus niru Banyuwangi. Bayangkan 500 lebih yang dapat hadiah. ***
