Tjahjo Kumolo: Penambahan Kursi DPR Masih Perlu Kami Simulasikan Dengan Kementerian Keuangan

Pemerintah telah melakukan simulasi penambahan kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) tingkat provinsi. Se­banyak tiga kursi untuk Provinsi Kalimantan Utara (Ka­ltara), Kepulauan Riau (satu kursi) dan Riau (satu kursi) dengan tambahan lima kursi lagi untuk daerah lainnya.

Saat ditemui usai pertemuan­nya dengan Menteri Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di Kemenpan-RB, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan, tambahan lima kursi itu sudah didasari pada ha­sil simulasi Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Keuangan. Lima kursi ini di luar tambahan lima kursi akibat pembentukan daerah otonomi baru. Mendagri juga mengomentari beberapa hal yang menyangkut kewenangannya. Berikut penuturan lengkapnya;

Bagaimana dengan penam­bahan kursi DPR, sudah se­jauh mana pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah?
Hanya DPR yang kita atur.

Hanya DPR yang kita atur.

Terus daerah mana yang akan mendapat porsi tamba­han kursi?
Kalau kursi DPR naik, porsi pemerintah baru lima, yaitu dapil Kaltara tiga supaya tidak mengambil kursi Kalimantan Timur, dapil yang suaranya besar yaitu Riau dan Kepri, keduanya mendapat tambahan masing-masing satu, jadi totalnya lima. DPR kan awalnya minta 19, nanti itu kita simulasikan, kita akan mencari jalan tengahnya.

Lalu apakah DPRD juga akan ada penambahan?
DPR saja kalau DPRD-nya tidak.

Kenapa kok DPRD tidak ditambah jumlah kursinya?
DPRD yang saya pahami tetap atau tidak ada penambahan kursi dan tanpa ambang batas parle­men. Hanya penambahan kursi DPR yang masih perlu disimu­lasikan lagi.

Oh ya bagaimana itu dengan adanya usulan agar negara memberikan dana saksi par­pol?
Perlu kita diskusikan dulu dengan Menteri Keuangan kar­ena jumlahnya besar sampai Rp 12 triliun. Saya rasa sedang kami pikirkan.

Soal lain. Bagaimana dengan surat keputusan pemberhen­tian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah divonis majelis hakim?
Nanti saya cek ya. Yang pas­ti pejabat kami baik Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan pihak sekretariat negara su­dah jemput bola ke PN Jakarta Utara. Kami meminta salinan keputusan PN sebagai dasar langkah pemerintah, atau mini­mal nomor salinan keputusan pengadilannya. Sebab, dasar penetapan (pemberhentian) tidak bisa berdasarkan pernyataan dari media massa atau dari 'katanya-katanya'.

Berembus kabar, Presiden dalam waktu dekat akan men­gumpulkan seluruh Gubernur, ada keperluan apa itu?
Yang mengumpulkan Presiden. Kan haknya Presiden memanggil setiap saat para Kepala Daerah, karena Gubernur itu kan tangan kanannya presiden di daerah.

Oh begitu, terua kapan dan di mana rencananya per­temuan itu?
Kalau nggak salah dalam min­ggu ini, tempatnya belum tahu.

Soal pertemuan kedatangan Anda ke Kemenpan-RB, apa saja yang dibahas?
Ya kita untuk membuat agenda kerja. Karena Kemendgari dan Kemenpan-RB tidak bisa ter­pisahkan. Saran bapak Presiden kepada kami berdua bagaimana membangun tata kelola pemer­intahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota supaya lebih efektif, lebih efisien untuk re­formasi birokrasi yang ujungnya untuk memperkuat otonomi daerah. Pak Menpan juga sepa­kat pada kami ada 15 isu tema yang dibahas.

Apa saja 15 isunya?
Ya antara lain e-goverment, e-planning dan lainnya.

Nanti realisasinya bagaima­na?
Pada tahun ini seluruh daerah harus memiliki sistem yang sama, dengan sistem yang sama akan ada transparasi dan per­encanaan program, perencaan anggaran, masalah barang dan jasa, masalah pajak yang pent­ing masalah pelayanan kepada rakyat khususnya e-goverment. Kemengari dan Kemenpan seba­gai koordinator akan menggera­kan struktur pemerintahan ini lebih kompeherensif, lebih in­tegral sehingga target Nawacita Pak Jokowi memastikan strategis nasional bisa berjalan di daerah, daerah juga tidak terhambat dengan adanya program prioritas baik di provinsi maupun kota kabupaten. Yang paling penting adalah ada konektivitas, ada in­tegritas dan ada sinergi. Itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Peningkatan kualitas sumber da­ya manusia yang berjenjang dan tertib. Kami ikut apa yang sudah direncanakan MenPAN-RB saya rasa akan menata kementerian pusat daerah hingga ke tingkat kepala desa.

Lalu bagaimana dengan daerah yang kurang maksimal kinerjanya?
Memang Ibu Menteri Keuangan sudah menyusun dan yang berkeadilan. Bagaimana pun Bapak Presiden menginginkan daerah dengan dimonitoring pusat, perencanaan daerah itu harus fix. Terus pengganggaran­nya harus tepat, apakah daerah, apakah pusat. Ketiga memas­tikan program itu harus jalan, keempat evaluasi. Perencanaan penyerapan habis tapi hasilnya nggak ada, itu kan sayang. Makanya Bapak Presiden ingin ada pe­nyelarasan program memastikan program itu bisa jalan.

Terus apa yang harus dilaku­kan oleh setiap pemerintah daerah agar lebih baik lagi?
Jangan malu lah kalau harus niru Surabaya, harus niru Banyuwangi. Bayangkan 500 lebih yang dapat hadiah. ***