Berita

Nusantara

Ratusan Dosen Gelar Aksi 1805 Di Istana

KAMIS, 18 MEI 2017 | 08:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sebanyak 800 dosen akan menggelar Aksi 1805 di Istana Negara pada hari ini, Kamis (18/5).

Aksi para dosen dan tenaga kependidikan dari Ikatan Lintas Pegawai (ILP) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) akan mulai berjalan kaki dari Monas ke Istana Negara pada pukul 09.00.

Dijelaskan Korlap Aksi 1805 Etik Sutoto jumlah demonstran yang hadir memang tidak sesuai target 1000 peserta. Hal ini lantaran sejumlah kendala, seperti dana yang minim dan izin dari institusi yang menanungi peserta.


"Target 1000 dosen memang tidak bisa terpenuhi karena kami kekurangan dana dan tidak didukung institusi di mana dosen itu mengabdi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/5).

Setidaknya ada tiga tuntutan yang ingin disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dalam aksi ini. Pertama, mendesak pemerintah menyelesaikan masalah peralihan status pegawai 35 PTNB dengan diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PTNB).

Perpres No. 10/2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengamanatkan penyelesaian masalah PTNB paling lambat satu tahun sejak diterbitkan tanggal 1 Februari 2016 dengan sendirinya bersifat kadaluwarsa, karena hingga saat ini, masalah SDM PTNB belum juga terselesaikan. Sehingga diperlukan Peraturan Perundangan yang baru agar pegawai PTNB dapat diangkat menjadi PNS secara langsung.

Kedua, mendesak pemerintah mencabut Permenristekdikti No. 38/2016 yang menyebutkan bahwa pegawai PTNB dapat diangkat menjadi PPPK dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama empa tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja setiap tahunnya.

Dalam hal ini status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dinilai tidak berkeadilan, jika harus dikontrak setiap 4 tahun.

Ketiga, mendesak pemerintah mengevaluasi penegerian PTNB jika masalah SDM tidak dapat diselesaikan.

"Mudah-mudahan aksi ini bisa membuka mata pemerintah. Kami tidak pernah minta dinegerikan, tapi pemerintah yang menegerikan. Kalau kami sekarang diterlantarkan, di mana pertanggungjawaban pemerintah," pungkas Etik. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya