Berita

Nusantara

Ratusan Dosen Gelar Aksi 1805 Di Istana

KAMIS, 18 MEI 2017 | 08:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sebanyak 800 dosen akan menggelar Aksi 1805 di Istana Negara pada hari ini, Kamis (18/5).

Aksi para dosen dan tenaga kependidikan dari Ikatan Lintas Pegawai (ILP) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) akan mulai berjalan kaki dari Monas ke Istana Negara pada pukul 09.00.

Dijelaskan Korlap Aksi 1805 Etik Sutoto jumlah demonstran yang hadir memang tidak sesuai target 1000 peserta. Hal ini lantaran sejumlah kendala, seperti dana yang minim dan izin dari institusi yang menanungi peserta.


"Target 1000 dosen memang tidak bisa terpenuhi karena kami kekurangan dana dan tidak didukung institusi di mana dosen itu mengabdi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/5).

Setidaknya ada tiga tuntutan yang ingin disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dalam aksi ini. Pertama, mendesak pemerintah menyelesaikan masalah peralihan status pegawai 35 PTNB dengan diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PTNB).

Perpres No. 10/2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengamanatkan penyelesaian masalah PTNB paling lambat satu tahun sejak diterbitkan tanggal 1 Februari 2016 dengan sendirinya bersifat kadaluwarsa, karena hingga saat ini, masalah SDM PTNB belum juga terselesaikan. Sehingga diperlukan Peraturan Perundangan yang baru agar pegawai PTNB dapat diangkat menjadi PNS secara langsung.

Kedua, mendesak pemerintah mencabut Permenristekdikti No. 38/2016 yang menyebutkan bahwa pegawai PTNB dapat diangkat menjadi PPPK dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama empa tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja setiap tahunnya.

Dalam hal ini status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dinilai tidak berkeadilan, jika harus dikontrak setiap 4 tahun.

Ketiga, mendesak pemerintah mengevaluasi penegerian PTNB jika masalah SDM tidak dapat diselesaikan.

"Mudah-mudahan aksi ini bisa membuka mata pemerintah. Kami tidak pernah minta dinegerikan, tapi pemerintah yang menegerikan. Kalau kami sekarang diterlantarkan, di mana pertanggungjawaban pemerintah," pungkas Etik. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya