Pramono Ubaid Tanthowi/Net
. Keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjadi konsep yang perlu dijiwai bukan hanya slogan.
Demikian disampaikan Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat membuka pelatihan pengelolaan pelayanan informasi publik se-Jambi, di Aula KPU Provinsi Jambi, Rabu (17/5).
"Soal transparansi, soal keterbukaan ini harus sudah kita jiwai betul. Bukan hanya lip service, yang penting ada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)-nya, yang penting sudah ada SK (Surat Keputusan)-nya. Tetapi harus betul-betul kita cerminkan baik oleh komisioner maupun sekretariat melalui pelaksanan tugas kita dalam penyelenggaraan tahapan sehari-hari," kata Pramono.
Ia menambahkan bahwa KPU berupaya meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu ia menjelaskan bahwa KPU perlu menjalankan tugasnya dengan benar, sesuai aturan, transparan dan berkeadilan.
Untuk mencapai tujuan itu Pramono menjelaskan KPU perlu menggelar tahapan secara transparan, tanpa ada satupun tahapan yang ditutupi.
"Kita sedang membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita, jadi orang harus percaya bahwa KPU akan menjalankan fungsinya dengan benar. Jadi kita harus kerja sesuai dengan aturan, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga semua berlangsung
fair. Harapannya publik percaya bahwa kita menyelenggarakan pemilu ini dengan benar," terangnya.
Prinsip keterbukaan, lanjut Pramono, merupakan konsep yang wajib dilaksanakan oleh seluruh badan publik. Karena seluruh badan publik memiliki tanggung jawab penuh pada masyarakat. Baik dari segi pembiayaan maupun amanat undang-undang.
"Kenapa harus terbuka? Pertama karena ini amanat reformasi. Kedua karena kita penyelenggara pemilu yang memiliki dalam azas pemilu. Terlebih dari itu, gaji kita, tunjangan kita, dan anggaran kita dibiayai oleh rakyat. Maka harus kita pertanggungjawabkan secara terbuka. Baik itu proses maupun hasil kerja kita harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas," papar dia.
Secara khusus Pramono ingin KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pelopor badan publik yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan.
"Kami ingin baik KPU dan Bawaslu menjadi pionir dalam penyelenggaraan pemilihan dan menjalankan fungsi pemerintahan secara terbuka. Oleh karena itu semua tahapan penyelenggaraan pemilu tidak boleh dilakukan secara tertutup," tukas ketua Bawaslu Banten ini dilansir dari laman KPU.
[rus]
