Pemerintah Jokowi Akan Pelototi Kampus Dan Larang Mahasiswa Berpolitik

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir melarang keberadaan organisasi tak berlandaskan Pancasila di kampus-kampus. Pemerintah kata Nasir akan mencegah munculnya bibit radikalisme di kampus-kampus.

"Semua organisasi yang ada tidak berlandaskan Pancasila dan UUD ini yang tidak boleh ada di kampus. Serta organisasi yang merendahkan orang lain, merendahkan agama dan tokoh lain, ini yang tidak boleh ada di kampus. Tolong para rektor, para dosen, direktur, ketua jurusan itu mengawal betul ya apa yang terjadi di situ," kata Nasir di kemenristek dikti, Jakarta Selatan, Rabu (17/5).

Tak hanya itu, Nasir juga berpesan agar kampus tidak dijadikan sebagai tempat untuk permainan politik bagi mahasiswa didalamnya. Pemerintah menekankan fungsi kampus adalah sebagai tempat belajar.

"Kampus itu jangan sampai bermain politik di dalam kampus. Tidak boleh ada politik, ini mengakibatkan benturan di keluarga dan pertemanan. Saya sangat berharap jangan sampai kampus dijadikan permainan politik yang menyebabkan ada perdebatan. Kampus adalah untuk pengembanagan akademik," kata Nasir di hadapan para rektor dan civitas akademika itu.

Untuk itu, pemerintah, kata menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu telah menugaskan para rektor untuk rutin melaporkan hasil pemantauan dan kegiatan yang dicurigai berpotensi masalah. Termasuk kata Nasir juga masalah peredaran narkotika.

"Melakukan tindakan kepada pihak atau organisasi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan radikalisme atau yang bermasalah," tegas Nasir.

Lebih lanjut, Nasir pun membeberkan beberapa langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk menghalau gerakan radikalisme atau anti-Pancasila di kampus, salah satunya dengan bela negara.

"Pemerintah akan membuat program yang menyangkut general education di dalamnya. Ada bela negara dan wawasan kebangsaan. Ke depan, pendidikan karakter akan kita dorong terus," kata Nasir.

Nasir pun mengingatkan dosen-dosen dan direktur serta para rektor, selain mengawasi organisasi dan kegiatan kampus yang tidak berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, perlu ada program yang mendidik tentang nilai agama, Pancasila, dan kebangsaan.

"Perlu adanya general education. Harapannya, keterlibatan semua dosen dan mahasiswa terkait penambahan wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air serta pluralisme," demikian Nasir.[san]