Berita

Joko Widodo dan Panglima TNI/net

Politik

Jokowi Janji Gebuk Yang Langgar Konstitusi, Termasuk PKI

Keluhkan Fitnah Keturunan PKI
RABU, 17 MEI 2017 | 21:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan keras dalam pertemuan yang dilakukannya bersama para pemimpin redaksi di Istana Merdeka, tadi siang (Rabu, 17/5).

Jokowi menyinggung beberapa hal. Yang paling menarik, Jokowi menjamin dirinya akan "menggebuk" siapapun atau organisasi apapun yang melanggar konstitusi dalam menyampaikan pendapat dan berserikat.

Dia mengakui bahwa negara menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945. Tapi, semua harus dilakukan dalam koridor konstitusi.


"Indonesia adalah negara demokrasi, tapi sekaligus negara hukum. Jadi, kalau ada yang melanggar konstitusi, kita gebuk ," kata Jokowi ketika bertemu pemimpin redaksi media massa nasional.

Jokowi menekankan bahwa organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tidak akan dibiarkan hidup di Tanah Air.

Sayangnya, Jokowi tidak menyebut spesifik organisasi apa yang di matanya tidak bisa dibiarkan itu. Namun, belakangan ini masyarakat dan media massa nasional sedang hangat membahas rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap mengusung cita-cita membentuk negara khilafah.

Jokowi juga menyinggung tentang isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan rumor tentang dirinya yang keturunan kader PKI.

Dia bahkan menegaskan, PKI akan "digebuk" juga jika berani muncul di Indonesia. Dia mendasarkan sikapnya pada Tap MPRS (25/1966) yang melarang PKI hidup di Indonesia.

Jokowi mengeluhkan ulah para pihak yang terus-terusan mengaitkan dirinya dengan PKI.

"Waktu PKI dibubarkan saya baru berumur empat tahun" demikian ucap Jokowi.  Jokowi juga mengatakan riwayat tentang dirinya sangat mudah diakses publik karena semua tercatat dengan jelas.

Dia menyesalkan, rumor dan fitnah seperti itu lebih banyak menghabiskan energi bangsa ketimbang urusan lain yang lebih penting, seperti kemajuan teknologi, mobil masa depan atau perpindahan manusia ke planet Mars. [ald] 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya