Warga Ancol Barat, Pademangan, Jakarta Utara, menolak rencana pembangunan apartemen di wilayahnya. Mereka khawatir hunian ekslusif tersebut akan mengganggu kenyamanan.
Kuasa hukum warga Ancol Barat, Yudistira mengatakan, penolakan telah disampaikan warga saat sosialisasi digelar di kantor RW setempat pada 2010 lalu.
Saat itu warga meminta pihak pengembang untuk menunjukkan surat izin pembangunan. Namun sampai kini tidak juga diterima warga. Malah dikatakan Yudistira pembangunan sudah dimulai dengan memasang tiang pancang.
"Karena tidak juga ditunjukkan, warga mencurigai pengembang belum mengantongi izin jadi mereka menolak," kata Yudistira, seperti diberitakan
RMOLJakarta.com, Rabu (17/5).
Warga juga khawatir adanya pembangunan apartemen di sekitar pemukiman mereka akan mengganggu kenyamanan. Pasalnya lahan yang digunakan untuk membangun tempat tinggal vertikal tersebut sangatlah berdekatan dengan pemukiman dan tidak terlalu luas.
"Padahal untuk membangun apartemen diperlukan lahan yang cukup luas dan akses jalan sendiri. Bila tidak pasti kenyamanan warga akan terganggu," ucap Yudistira​.
Hal lain yang menjadi kekhawatiran warga ialah terkait penyediaan air tanah yang dapat dipastikan akan terganggu. Tingginya konsumsi air tanah oleh penghuni apartemen dapat mengurangi pasokan air warga.
Berdasarkan keberatan ini, Yudistira yang mewakili warga akan melakukan langkah hukum pidana terkait lingkungan.
"Sebagai bentuk keberatan warga akan menggelar aksi. Bila tidak juga digubris warga akan bergerak untuk menyegel pembangunan apartemen tersebut," tegas Yudistira.
Dihubungi terpisah, Lurah Ancol, Sumpeno mengaku telah mendengar aksi penolakan warga terhadap pembangunan Apartemen Grand Marina.
Dikatakan Sumpeno, saat ini pembangunan belum dilakukan oleh pengembang.
"Sementara ini masih perataan tanah dan pemagaran. Sedangkan untuk surat perizinan memang masih dalam proses pembuatan," ungkapnya.
Sumpeno juga mengaku akan menfasilitasi untuk menggelar mediasi antara kedua belah pihak.
Saya akan mediasi agar kedua belah pihak berkomunikasi untuk mencari solusi," pungkas Sumpeno.
[sam]
