Kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga pangan dinilai masih kurang bijaksana terhadap rakyat kecil. Pemerintah diminta untuk meningkatkan peluang bisnis pangan halal agar semakin besar di masa mendatang.
"Kebijakan pemerintah terkait keterjangkauan harga pangan untuk mengendalikan laju inflasi nampaknya kurang bijaksana," kata Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Prof. Ali Agus usai Wisuda Program Sarjana Strata-1 di Kampus UGM, Yogyakarta (Rabu, 17/5).
Menurutnya, langkah pengendalian harga pangan dinilai bakal menurunkan nilai tukar petani dan peternak. Serta dalam jangka panjang menyebabkan meningkatnya kemiskinan petani dan peternak.
Selain itu, banyak ekses yang timbul di tengah masyarakat dengan beredarnya kualitas pangan yang patut diragukan. Terutama pangan dan bahan pangan impor. Lebih jauh, untuk ketentraman hati konsumen, aspek pangan halal juga harus menjadi perhatian serius.
"Karena itu, negara dan pemerintah harus hadir menyiapkan peta jalan dan aneka kebijakan afirmatif agar Indonesia dapat ikut bermain menyediakan pangan dan bahan pangan halal-thoyib di pasar global," jelas Prof. Ali.
Dia menambahkan, kecukupan jumlah pangan dan bahan pangan serta kualitasnya juga harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, kualitas pangan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam hal kecerdasan dan kesehatan. Itu sebabnya, hubungan pangan sehat dengan kecerdasan dan kesehatan sangat erat.
"Oleh karena itu, kesadaran pola konsumsi dan kebijakan negara mendukung ketersediaan pangan berkualitas harus dikembangkan. Tujuannya agar pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu indikator dasar kesejahteraan rakyat," terang Prof. Ali.
Menurutnya, prasyarat penting dalam upaya pemenuhan pangan adalah penguasaan lahan mendukung fungsi pertanian. Sayangnya, petani yang hidup di desa sebagai mayoritas atau lebih dari 60 persen warga negara hanya menguasai lahan sempit, yang semakin lama semakin sempit. Akibatnya, secara terstruktur terjadi marjinalisasi dan pemiskinan petani. Di sisi lain, segelintir orang atau korporasi menguasai lahan ribuan bahkan jutaan hektar di wilayah perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
"Upaya penguasaan lahan luas terus diupayakan oleh kelompok kecil ini. Maka jika tidak dibatasi akan menjadi semakin melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin," papar Prof. Ali.
Untuk itu, reforma agraria dan kepastian kepemilikan atau penguasaan lahan secara merata dan adil bagi rakyat Indonesia mestinya menjadi prioritas kebijakan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Korporasi yang menguasai lahan terlalu luas harus dibatasi atau dilakukan moratorium dan masyarakat yang terbatas kepemilikan lahan harus diperluas akses sumber daya lahan.
"Intinya, kebijakan kemudahan proses sertifikasi lahan harus terus dilanjutkan. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan air untuk produksi pangan dalam negeri harus mendapatkan keberpihakan kebijakan negara," demikian Prof. Ali.
[wah]
