Mimpi membangun Global Hub Kayangan (GHK) di Lombok Utara terus didengungkan. Apalagi, setelah masuk menjadi kawasan andalan nasional, semua merasa optimis pelabuhan internasional itu akan menjadi pelabuhan terbaik. Bahkan, dikabarkan bisa mengalahkan Selat Malaka dan Singapura.
"Global Hub harus terus kita perjuangkan bersama-sama. Selaku wakil rakyat NTB dan sesuai kompetensi, tak hanya itu saya juga akan perjuangkan Global Hub ini terintegrasi dengan kilang minyak," jelas anggota Komisi VII DPR RI Dapil NTB Kurtubi kepada redaksi, Rabu (17/5).
Menurutnya, GHK yang terintegrasi dengan kilang bahan bakar minyak (BBM) sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan demi efisiensi perdagangan internasional. Juga efisiensi biaya distribusi BBM ke kawasan Indonesia Timur demi kepentingan pertahanan energi nasional.
Dengan adanya GHK, biaya angkut per ton barang-barang niaga dari Eropa, Afrika dan Australia ke negara seperti Jepang, Korea, Taiwan dan China akan menjadi lebih murah melalui Selat Lombok. Karena bisa menggunakan kapal-kapal niaga raksasa yang bisa lewat di Selat Malaka dan Singapura.
"Kapal-kapal niaga raksasa butuh pelabuhan singgah yang berada di perairan dalam seperti di Kayangan. Baik untuk mengisi BBM sekaligus memberikan bahan baku untuk diolah oleh industri di Kota Baru Kayangan," beber Kurtubi.
Kendati demikian, investasi GHK tidak hanya sekadar membangun pelabuhan. Dibutuhkan juga suplai listrik untuk pelabuhan laut dunia, kilang BBM dan kota baru yang modern. Energi listrik yang dibutuhkan dalam jumlah sangat besar yang mencapai 500 megawatt. Bahkan, jika digabung, kebutuhan listrik untuk pembangunan smelter di KSB dengan kapasitas dua juta ton dan industri hilirnya seperti pabrik kabel listrik, pabrik semen, pupuk dan petrokimia dibutuhkan sekitar 1.000 megawatt.
Untuk itu, selain investasi fisik, juga dibutuhkan persiapan sumber daya manusia yang handal dalam bidang kemaritiman. Komisi VII sendiri juga sudah meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera mengeluarkan izin sekolah akademi maritim Lombok di Tanjung Luar.
"Sewaktu rapat komisi, saya sudah menyerahkan surat permohonan izin operasi akademi maritim Lombok kepada menteri riset dikti," pungkas Kurtubi.
[wah]
