Komisi XI DPR RI menilai Indonesia harus punya daya tawar dan positioning yang kuat dalam kerja sama ekonomi dengan China. Terkait Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road Forum (BRF) Initiative yang diselenggarakan di Beijing pada 14-15 Mei ini.
"Saya melihat melalui inisiasi ini, Tiongkok berkepentingan untuk mengamankan perdagangan luar negerinya. Bila Tiongkok mampu mengamankan hubungan ekonomi di negara-negara peserta BRF maka dengan kata lain Tiongkok akan menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara dan Asia Tengah yang pada akhirnya mengarah ke Uni Eropa," ujar anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (17/5).
Dia menjelaskan, sikap Indonesia dalam menghadapi manuver dan kebijakan ekonomi perdagangan blok-blok kekuatan ekonomi, sebagaimana dulu TPP dan sekarang BRF, harus jeli memanfaatkan peluang. Dan jangan menjadi subordinat para inisiator yang tentunya memiliki kepentingan lebih besar.
"Kita jangan jadi subordinat mereka sehingga jalur laut dan udara kita dikuasai mereka. Seperti kawasan Selat Malaka yang lebih didominasi oleh Singapura, padahal sebagian besar masuk wilayah Indonesia," tutur Ecky.
Menurutnya, volume perdagangan Indonesia dengan Tiongkok masih defisit. Data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor non migas Indonesia ke Tiongkok pada 2016 sebesar USD 16,785 miliar. Adapun, nilai impor Indonesia dari Tiongkok sebesar USD 30,800 miliar. Neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok pada 2016 defisit sebesar USD 15,576 miliar.
"Ini masalah serius, positioning dan strategi Indonesia dalam hal ini harus betul-betul kuat jika kita ingin masuk BRF," lanjut Ecky
Dia menambahkan, karena itu, ekspor harus diupayakan tidak hanya dalam bentuk raw material yang tidak memiliki nilai tambah. Sebagai negara yang dianggap strategis dalam BRF, Indonesia harus mampu memanfaatkan konektivitas yang dibangun untuk meningkatkan ekspor non migas ke Tiongkok dan negara-negara peserta BRF lainnya.
"Skema keuangannya juga perlu ditinjau kembali. Sebagai contoh, skema turn key project yang rasanya tidak memberikan nilai tambah yang cukup bagi Indonesia karena tenaga kerja dan barang-barangnya dari mereka. Pola investasi seperti ini sebetulnya merugikan Indonesia sebab nilai tambahnya sangat sedikit. Memang menambah variabel investasi dalam indikator makro ekonomi kita tetapi itu semu. Jadi, mumpung BRF masih tahap awal, pemerintah harus berusaha agar Indonesia tidak menjadi subordinat Tiongkok, posisinya harus saling menguntungkan," jelas Ecky yang juga wakil ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan.
[wah]
