SAYA tidak tahu persis berapa persentase kesukaan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi, setelah tiga tahun menjabat sebagai Presiden, sejak November 2014. Bisa jadi, kesukaan (beda dengan popularitas, berbeda juga dengan kecintaan) mantan Walikota Solo dan mantan Gubernur DKI ini menurun, bisa jadi juga meningkat, atau bahkan stagnan di angka sekitar 50 persen sebagaimana hasil survei National Institutet For President, November 2016.
Saya juga tidak rahu persis, apakah Jokowi akan kembali mencalonkan diri menjadi presiden pada tahun 2019 mendatang. Yang jelas, jika beliau mencalonkan diri kembali sebagai presiden dengan sepopuler apapun pasangan calon wakil presidennya (maaf bagi para pendukung dan simpatisan), nasib Jokowi akan sama dengan nasib Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Ada beberapa catatan serius yang bisa dijadikan pijakan dan refrensi, terutama hasil penelitian yang saya lakukan antara tahun 2008-2009. Penelitian yang kemudian saya jadikan tesis itu mendapat "reaksi" dari sejumlah tim penguji Universitas Indonesia (almamater saya) seperti dari Prof Aloysius (ahli rekonsiliasi), alm Prof Sasa Djuarsa (ahli komunikasi) serta Dr Effendi Ghazali (ahli komunikasi politik).
Tesis yang sangat sederhana itu sebenarnya, namun penggarapannya cukup melelahkan, karena sample atau responden yang saya ambil secara acak itu berasal dari berbagai tingkatan sosial ekonomi dan tingkatan pendidikan, mulai dari laki-laki/perempuan yang tidak bersekolah hingga responden yang memiliki gelar doktor. Tesis itu membahas soal stigma, label, cap seorang kandidat atau calon kandidat. Tesis itu hampir mengarah pada kebenaran, karena pada Pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemenang, nengungguli pesaingnya seperti Wiranto dan Prabowo.
Joko Widodo atau Jokowi, sejak setahun belakangan ini mendapat kecaman, cap, label atau stigma yang sangat-sangat negatif. Beberapa catatan penting dari stigma itu adalah:
1. Jokowi distigma sebagai tokoh yang membela dan melindungi Ahok. Sementara stigma yang melekat di dalam diri Ahok adalah penista agama. Jokowi kemudian distigma sebagai pembela dan pelindung penista agama.
2. Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai yang identik dengan keluarga Megawati Soekarnoputri ini dinilai kalangan kelas menengah ke atas menjalankan kebijakan otoritarian sehingga keberadaan Jokowi sebagai presiden hanya sebagai simbol atau boneka kecil yang bisa digendong ke mana-mana.
3. Di kalangan militer, Jokowi dinilai sebagai Presiden yang pro pada komunis, karena secara tidak langsung Jokowi, setuju dengan upaya untuk mengusut kembali sejarah dan dugaan pembunuhan tokoh-tokoh komunis di jaman itu. Kita sangat memahami militer adalah institusi yang tidak pernah kompromi dengan komunis atau komunis gaya baru.
4. Presiden Jokowi melakukan kerja sama ekonomi dan politik dengan negara-negara Tiongkok atau Korea Selatan. Presiden mengabaikan hubungan bilateral dengan negara-negara Islam seperti Arab Sudi, Irak atau yang negara-negara organisasi Islam (OKI).
5. Presiden Jokowi lebih memilih sebagian besar pejabat negara/setingkatnya dari kaum minoritas (kristiani) ketimbang dari kalangan muslim. Stigma ini memang mengarah ke Sara, tapi memang begitulah caranya.
Dari lima stigma, label, cap di atas akan semakin meruncing hingga menjelang pemilu presiden, apalagi kalau stigma-stigma itu dijadikan isu kampanye atau bahkan
black campaign dan disebarkan ke mushola-mushola atau masjid.
Dengan demikian, saya harus menyatakan nasib Jokowi, akan sama atau lebih buruk dari Ahok. Kakau dalam pertandingan. Namun demikian, masih ada waktu untuk keluar dari stigma itu. Asal saja Jokowi dan tim suksesnya membaca sebagian dari kesimpulan tesis saya itu. Terima Kasih.
[***]Saor Simanjuntak
Penulis adalah p
raktisi televisi, Ketua Advokasi IJTI
