Pemerintah dituntut menggandeng semua pihak untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, selama ini program yang memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tersebut dinilai tidak transparan.
"Mulai dari alokasi dana, belum jelas pemanfaatannya. Kita tahunya, meski sudah ada suntikan APBN, tapi BPJS Kesehatan yang mengelola JKN ngakunya defisit terus," kata pendiri Pusat Kajian Kebijakan Reformasi Sistem Kesehatan, Luthfi Mardiansyah dalam sebuah di Jakarta, belum lama ini.
Oleh karena itu, kata Luthfi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu lebih aktif dalam mengajak pihak swasta untuk menyukseskan program JKN. Selain itu, pemerintah dinilai perlu menambah alokasi dana kesehatan dan akses kepada pengobatan yang memadai.
"Saat ini masih ada gap (jarak) orang yang menikmati JKN. Umumnya yang menikmati ini baru di kota, sementara di daerah terpencil belum bisa diakses," lanjutnya.
Tidak hanya itu, tingkat kepuasan pengguna JKN juga dinilai masih rendah, khususnya untuk masyarakat yang memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan dengan cara berbayar atau peserta mandiri yang buka peserta penerima upah/pekerja.
"Kalau peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mungkin tingkat kepuasannya tinggi karena mereka tidak membayar. Tapi kalau peserta mandiri, apalagi yang kelas 1, masih banyak yang belum puas dengan program JKN, khususnya terkait pelayanan," ujar Luthfi.
Minimnya sosialiasasi juga dinilai sebagai kekurangan JKN pemerintah selama ini. "Hal tersebut harus dibenahi agar JKN bisa berkembang dan tidak menjadi program yang gagal," tegasnya.
[wid]
