Berita

Adhie M Massardi/Net

Wawancara

WAWANCARA

Adhie M Massardi: Kondisi Saat Ini Muncul Akibat Kegagalan Penegak Hukum Menangani Kasus Ahok

RABU, 17 MEI 2017 | 08:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Aktivis Komite Indonesia Bangkit dan Gerakan Indonesia Bersih ini prihatin melihat kondisi bangsa yang terancam tercabik disulut kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia bilang citra Indone­sia di mata dunia jadi negatif akibat kasus tersebut.

Berikut penuturan Adhie M Massardi terkait kasus Ahok;

Bagaimana Anda melihat perkembangan kasus Ahok yang saat ini justru makin memanas?
Akibat seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) citra bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi negatif, seolah-olah bangsa Indonesia dikuasai fa­natik agama. Citra miring ini makin menguat setelah muncul pemberitaan kekalahan Ahok di Pilkada DKI dan terbitnya vonis hakim kasus penistaan agama oleh Ahok dikait-kaitkan dengan aksi-aksi menuntut penegakan hukum dan keadilan yang di­lakukan oleh umat Islam.

Akibat seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) citra bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi negatif, seolah-olah bangsa Indonesia dikuasai fa­natik agama. Citra miring ini makin menguat setelah muncul pemberitaan kekalahan Ahok di Pilkada DKI dan terbitnya vonis hakim kasus penistaan agama oleh Ahok dikait-kaitkan dengan aksi-aksi menuntut penegakan hukum dan keadilan yang di­lakukan oleh umat Islam.

Sebenarnya siapa yang men­jadi pemicu dari buruknya keadaan saat ini?
Kondisi saat ini muncul aki­bat kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya da­lam menangani kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ahok. Ada banyak indikasi pidana yang melibatkan Ahok tetapi didiamkan baik oleh KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Lho mengapa dalam hal ini Anda juga menyebut KPK, me­mangnya apa kaitannya KPK dengan kondisi sekarang ini?

Pertama, KPK tidak masuk ke ranah pidana untuk menggarap kasus-kasus korupsi di Balaikota yang diduga melibatkan Ahok.

Memangnya kasus korupsi apa yang diduga melibatkan Ahok?
Seperti kasus reklamasi, Transjakarta, Sumber waras, pembelian lahan Cengkareng, dan trilunan rupiah dana nonbudgeter dari para pengembang. Hampir semua kasus besar yang ditangani KPK di luar operasi tangkap tangan berasal dari hasil audit BPK. Tapi giliran audit BPK melibatkan Ahok, kenapa KPK menolaknya. Kalau saja dari awal KPK masuk ke ranah ini dan tidak takut dengan dasar lebih mementingkan kemasla­hatan bangsa dan kelangsungan NKRI, pasti tidak akan muncul penistaan agama dan kasus-kasus lainnya.

Apa yang membuat KPK enggan menindaklanjuti dug­aan kasus-kasus korupsi itu?
Selama ini ada anggapan salah di benak KPK terhadap Ahok. Ahok dianggap bersih hanya karena aparat penegak hukum tidak pernah menjeratnya. Ini anggapan salah. Padahal kan bersih dari korupsi itu karena tidak melakukan, bukan karena tidak ditangkap. Jadi, KPK pu­nya andil besar merusak citra bangsa di dunia internasional.

Tadi Anda katakan KPK, Polri dan Kejaksaan. Nah sekarang apa porsi Polri dalam perkara Ahok ini?
Hal yang sama dipertontonkan Polri. Kalau saja Polri betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, mes­tinya mereka memproses kasus Ahok tanpa harus menunggu aksi-aksi besar dari umat Islam. Tapi ternyata kan yang terlihat tidak begitu. Muncul kesan kuat polisi malah membiarkan dan melindungi Ahok.

Kalau Kejaksaan bagaimana?
Nah begitu juga dengan Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa dibawah kendali HM Prasetyo tidak berani menahan Ahok se­lama proses persidangan kasus penistaan agama berlangsung, sebagaimana dilakukan terhadap terduga penista agama lainnya. Belakangan, jaksa malah mem­buat kontroversi dengan mem­buat tuntutan ringan. Inilah yang menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Perlu dicatat bahwa umat Islam yang merespon per­soalan Ahok adalah umat Islam yang biasa-biasa saja, rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam. Mereka bersikap reaktif terhadap kasus Ahok karena da­lam banyak kasus dugaan tindak pidana Ahok selalu lolos, mulai dari pelanggaran HAM, penggu­suran dan lain-lainnya. ***

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya