Berita

Adhie M Massardi/Net

Wawancara

WAWANCARA

Adhie M Massardi: Kondisi Saat Ini Muncul Akibat Kegagalan Penegak Hukum Menangani Kasus Ahok

RABU, 17 MEI 2017 | 08:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Aktivis Komite Indonesia Bangkit dan Gerakan Indonesia Bersih ini prihatin melihat kondisi bangsa yang terancam tercabik disulut kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia bilang citra Indone­sia di mata dunia jadi negatif akibat kasus tersebut.

Berikut penuturan Adhie M Massardi terkait kasus Ahok;

Bagaimana Anda melihat perkembangan kasus Ahok yang saat ini justru makin memanas?
Akibat seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) citra bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi negatif, seolah-olah bangsa Indonesia dikuasai fa­natik agama. Citra miring ini makin menguat setelah muncul pemberitaan kekalahan Ahok di Pilkada DKI dan terbitnya vonis hakim kasus penistaan agama oleh Ahok dikait-kaitkan dengan aksi-aksi menuntut penegakan hukum dan keadilan yang di­lakukan oleh umat Islam.

Akibat seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) citra bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi negatif, seolah-olah bangsa Indonesia dikuasai fa­natik agama. Citra miring ini makin menguat setelah muncul pemberitaan kekalahan Ahok di Pilkada DKI dan terbitnya vonis hakim kasus penistaan agama oleh Ahok dikait-kaitkan dengan aksi-aksi menuntut penegakan hukum dan keadilan yang di­lakukan oleh umat Islam.

Sebenarnya siapa yang men­jadi pemicu dari buruknya keadaan saat ini?
Kondisi saat ini muncul aki­bat kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya da­lam menangani kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ahok. Ada banyak indikasi pidana yang melibatkan Ahok tetapi didiamkan baik oleh KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Lho mengapa dalam hal ini Anda juga menyebut KPK, me­mangnya apa kaitannya KPK dengan kondisi sekarang ini?

Pertama, KPK tidak masuk ke ranah pidana untuk menggarap kasus-kasus korupsi di Balaikota yang diduga melibatkan Ahok.

Memangnya kasus korupsi apa yang diduga melibatkan Ahok?
Seperti kasus reklamasi, Transjakarta, Sumber waras, pembelian lahan Cengkareng, dan trilunan rupiah dana nonbudgeter dari para pengembang. Hampir semua kasus besar yang ditangani KPK di luar operasi tangkap tangan berasal dari hasil audit BPK. Tapi giliran audit BPK melibatkan Ahok, kenapa KPK menolaknya. Kalau saja dari awal KPK masuk ke ranah ini dan tidak takut dengan dasar lebih mementingkan kemasla­hatan bangsa dan kelangsungan NKRI, pasti tidak akan muncul penistaan agama dan kasus-kasus lainnya.

Apa yang membuat KPK enggan menindaklanjuti dug­aan kasus-kasus korupsi itu?
Selama ini ada anggapan salah di benak KPK terhadap Ahok. Ahok dianggap bersih hanya karena aparat penegak hukum tidak pernah menjeratnya. Ini anggapan salah. Padahal kan bersih dari korupsi itu karena tidak melakukan, bukan karena tidak ditangkap. Jadi, KPK pu­nya andil besar merusak citra bangsa di dunia internasional.

Tadi Anda katakan KPK, Polri dan Kejaksaan. Nah sekarang apa porsi Polri dalam perkara Ahok ini?
Hal yang sama dipertontonkan Polri. Kalau saja Polri betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, mes­tinya mereka memproses kasus Ahok tanpa harus menunggu aksi-aksi besar dari umat Islam. Tapi ternyata kan yang terlihat tidak begitu. Muncul kesan kuat polisi malah membiarkan dan melindungi Ahok.

Kalau Kejaksaan bagaimana?
Nah begitu juga dengan Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa dibawah kendali HM Prasetyo tidak berani menahan Ahok se­lama proses persidangan kasus penistaan agama berlangsung, sebagaimana dilakukan terhadap terduga penista agama lainnya. Belakangan, jaksa malah mem­buat kontroversi dengan mem­buat tuntutan ringan. Inilah yang menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Perlu dicatat bahwa umat Islam yang merespon per­soalan Ahok adalah umat Islam yang biasa-biasa saja, rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam. Mereka bersikap reaktif terhadap kasus Ahok karena da­lam banyak kasus dugaan tindak pidana Ahok selalu lolos, mulai dari pelanggaran HAM, penggu­suran dan lain-lainnya. ***

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya