Berita

Adhie M Massardi/Net

Wawancara

WAWANCARA

Adhie M Massardi: Kondisi Saat Ini Muncul Akibat Kegagalan Penegak Hukum Menangani Kasus Ahok

RABU, 17 MEI 2017 | 08:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Aktivis Komite Indonesia Bangkit dan Gerakan Indonesia Bersih ini prihatin melihat kondisi bangsa yang terancam tercabik disulut kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia bilang citra Indone­sia di mata dunia jadi negatif akibat kasus tersebut.

Berikut penuturan Adhie M Massardi terkait kasus Ahok;

Bagaimana Anda melihat perkembangan kasus Ahok yang saat ini justru makin memanas?
Akibat seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) citra bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi negatif, seolah-olah bangsa Indonesia dikuasai fa­natik agama. Citra miring ini makin menguat setelah muncul pemberitaan kekalahan Ahok di Pilkada DKI dan terbitnya vonis hakim kasus penistaan agama oleh Ahok dikait-kaitkan dengan aksi-aksi menuntut penegakan hukum dan keadilan yang di­lakukan oleh umat Islam.

Akibat seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) citra bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi negatif, seolah-olah bangsa Indonesia dikuasai fa­natik agama. Citra miring ini makin menguat setelah muncul pemberitaan kekalahan Ahok di Pilkada DKI dan terbitnya vonis hakim kasus penistaan agama oleh Ahok dikait-kaitkan dengan aksi-aksi menuntut penegakan hukum dan keadilan yang di­lakukan oleh umat Islam.

Sebenarnya siapa yang men­jadi pemicu dari buruknya keadaan saat ini?
Kondisi saat ini muncul aki­bat kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya da­lam menangani kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ahok. Ada banyak indikasi pidana yang melibatkan Ahok tetapi didiamkan baik oleh KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Lho mengapa dalam hal ini Anda juga menyebut KPK, me­mangnya apa kaitannya KPK dengan kondisi sekarang ini?

Pertama, KPK tidak masuk ke ranah pidana untuk menggarap kasus-kasus korupsi di Balaikota yang diduga melibatkan Ahok.

Memangnya kasus korupsi apa yang diduga melibatkan Ahok?
Seperti kasus reklamasi, Transjakarta, Sumber waras, pembelian lahan Cengkareng, dan trilunan rupiah dana nonbudgeter dari para pengembang. Hampir semua kasus besar yang ditangani KPK di luar operasi tangkap tangan berasal dari hasil audit BPK. Tapi giliran audit BPK melibatkan Ahok, kenapa KPK menolaknya. Kalau saja dari awal KPK masuk ke ranah ini dan tidak takut dengan dasar lebih mementingkan kemasla­hatan bangsa dan kelangsungan NKRI, pasti tidak akan muncul penistaan agama dan kasus-kasus lainnya.

Apa yang membuat KPK enggan menindaklanjuti dug­aan kasus-kasus korupsi itu?
Selama ini ada anggapan salah di benak KPK terhadap Ahok. Ahok dianggap bersih hanya karena aparat penegak hukum tidak pernah menjeratnya. Ini anggapan salah. Padahal kan bersih dari korupsi itu karena tidak melakukan, bukan karena tidak ditangkap. Jadi, KPK pu­nya andil besar merusak citra bangsa di dunia internasional.

Tadi Anda katakan KPK, Polri dan Kejaksaan. Nah sekarang apa porsi Polri dalam perkara Ahok ini?
Hal yang sama dipertontonkan Polri. Kalau saja Polri betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, mes­tinya mereka memproses kasus Ahok tanpa harus menunggu aksi-aksi besar dari umat Islam. Tapi ternyata kan yang terlihat tidak begitu. Muncul kesan kuat polisi malah membiarkan dan melindungi Ahok.

Kalau Kejaksaan bagaimana?
Nah begitu juga dengan Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa dibawah kendali HM Prasetyo tidak berani menahan Ahok se­lama proses persidangan kasus penistaan agama berlangsung, sebagaimana dilakukan terhadap terduga penista agama lainnya. Belakangan, jaksa malah mem­buat kontroversi dengan mem­buat tuntutan ringan. Inilah yang menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Perlu dicatat bahwa umat Islam yang merespon per­soalan Ahok adalah umat Islam yang biasa-biasa saja, rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam. Mereka bersikap reaktif terhadap kasus Ahok karena da­lam banyak kasus dugaan tindak pidana Ahok selalu lolos, mulai dari pelanggaran HAM, penggu­suran dan lain-lainnya. ***

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Dede Indra: Polri Serius Perangi Narkoba!

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:26

Grup Salim Guyur Rp2,25 Triliun untuk Buyback Saham, Ini Efeknya bagi LSIP, INDF, dan ICBP

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:13

Fokus Penuhi Kebutuhan Domestik, RI Mulai Rem Ekspor Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13:35

98 Resolution Network Soroti Tata Kelola SDA dan Ekonomi Kerakyatan di Dua Tahun Prabowo-Gibran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13:07

TRUK dan PNSE Rajai Daftar Saham Top Gainers Sepekan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:46

Harga iPhone Duo di Indonesia, Mulai Rp 45 Juta hingga Rp 75 Juta

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:30

Tanpa Suara, BYD Atto 1 Seruduk Mobil dan Lindas Pengemudi Ojol

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:26

5 Gunung di Pulau Jawa Dilanda Karhutla Pekan Ini

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:23

Cara Cek Sebaran Asap Karhutla lewat Website BMKG dan NASA

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:02

Mengenal Virus Shamonda yang Ditemukan pada Pasien Meninggal di Prancis

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 11:59

Selengkapnya