Atasi Gesekan Antar Kelompok, Jokowi Minta Kapolri Dan Panglima TNI Turun Tangan

Presiden Joko Widodo menekankan soal kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, itu dijamin oleh konstitusi. Namun imbuh Presiden Jokowi yang juga perlu diketahui bahwa kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum, Pancasila dan UUD 1945 serta harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia , NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Jikalaupun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antar kelompok di masyarakat, mulai saat ini, saya minta hal hal tersebut, gesekan tersebut untuk segera dihentikan,"tegas Presiden Jokowi usai pertemuan silaturahmi kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (16/5) siang.

Untuk mendukung hal teresebut, presiden Jokowi meminta agar panglima TNI dan Kapolri untuk turun tangan mengatasi

"Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang menganggu persatuan dan persaudaraan, yang menganggu NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,"tegas presiden Jokowi.

Untuk diketahui, presiden Jokowi bertemu dengan tokoh-tokoh lintas Agama. Mereka yang hadir adalah tokoh dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Tinggi Agama Agama Konghucu Indonesia. Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian juga hadir untuk membicarakan dinamika kebangsaan yang menjadi perhatian semua pihak akhir-akhir ini.[san]