Petani Terus Tolak Upaya Pengendalian Tembakau

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPD Jawa Barat terus menyuarakan penolakan terhadap World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau. FCTC dinilai sebagai sebuah instrumen pengaturan untuk mengalihkan tanaman tembakau yang akan merugikan para petani.

Ketua APTI DPD Jabar Suryana mengatakan, sebanyak 17 kabupaten/kota solid menolak pengendalian-pengendalian areal tanaman tembakau yang ada di Jabar.

"Kami akan mengembangkan areal tembakau, menyangkut masih banyak lahan yang memang spesifik atau sangat cocok bila ditanami  tembakau. Demi nasib perut dan hajat hidup orang banyak," ujarnya kepada redaksi, Selasa (16/5).

Menurut Suryana, ketika petani menanam tembakau dan mampu mensejahterakan keluarganya maka sama saja dengan sudah membantu pengentasan keterpurukan ekonomi. Karena itu, 17 kabupaten yang menjadi sentra tembakau di Jabar sudah sepakat dengan tegas menolak FCTC.
 
"Negara kita negara berdaulat, punya konstitusi yang jelas. Jangan mau dimainkan oleh asing. Pembangunan KTR (kawasan tanpa rokok) hanya penghamburan biaya, banyak yang telah dibangun tapi tidak dipakai," jelasnya.

APTI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan jangan mau dijadikan alat regulasi pihak asing. Dengan tidak  mempertimbangkan kepentingan rakyat kecil yang hidup dari budidaya perkebunan tembakau.

"Harapan kami pemerintahan Presiden Jokowi segera membuat aturan yang sangat dibutuhkan petani, yaitu pembatasan impor tembakau. Agar kami bisa nyaman dalam mengolah lahan pertembakauan," tegas Suryana. [wah]