Nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo disebut-sebut dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Sebelumnya, Agus merupakan direktur utama Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa (LPPK) yang ikut memberikan rekomendasi atas proyek itu.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa KPK saat ini kerap dijadikan alat politik untuk menyandera orang-orang tertentu demi tujuan politis. Seperti nama Ketua KPK Agus Rahardjo yang disebut-sebut dalam kasus e-KTP.
"Agus pun akan disandera, karena kalau rekomendasi dia, dia yang awasi juga (di LKPP). Kok bisa begitu (temuan korupsi oleh KPK)," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/5).
Menurut Pangi, seharusnya tidak ada temuan korupsi dalam pengadaan e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik. Karena proyek pemerintah yang dijalankan Kementerian Dalam Negeri tersebut juga diawasi oleh KPK.
"Begitu pengurus (pimpinan KPK) berganti kok ceritanya sudah beda. Semua orang sudah paham bagaimana tindakan koruptif yang sebetulnya melibatkan banyak orang, cuma tidak sampai di situ. Ada kondisi yang menginginkan menambah bargaining politik sandera-menyandera, ada kepentingan lain yang menempel di proses e-KTP ini," jelasnya.
Pangi mengatakan, dari segi kerugian negara, korupsi e-KTP lebih kecil ketimbang kasus pengemplangan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Yang saya tahu bahwa e-KTP ini kan tidak sebesar BLBI, jauh bicara anggaran BLBI lebih mengerikan. Cuma follow up, booming di media adalah e-KTP, betul-betul massif, luar biasa. Dan menyandera banyak politisi dan pejabat tinggi negara lainnya," ujarnya.
Dia menjelaskan, upaya penanganan kasus e-KTP kental dengan nuansa politik. Selama ini santer di publik adalah tidak murni penegakan hukum.
Pangi menambahkan, ketika kasus e-KTP muncul kemudian kasus BLBI yang ujungnya sudah diketahui juga muncul kembali. Sementara jika kasus e-KTP diteruskan bakal banyak politisi maupun pejabat negara yang tersandra, seperti Yasonna Laoly, Gamawan Fauzi, Agus Martowardjojo, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambe, Anas Urbaningrum, Arief Wibowo, Ignatius Mulyono, Teguh Juwarno, Taufik Efendi, Chairuman Harahap dan beberapa nama lain.
"Termasuk Agus Raharjo, ketua KPK. Artinya, kalau dulu proyek ini diawasi KPK, LPPK, celah korupsi tertutup rapat, tidak ada potensi lakukan itu karena langsung di bawah KPK. Yang jadi pertanyaan, kenapa jadi ribut sekarang," tandas Pangi yang juga direktur eksekutif Voxpol Center.
Senin kemarin (15/5), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam sebuah pernyataan menduga bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo punya keterlibatan dalam kasus e-KTP. Dia menjelaskan, saat kasus tersebut terjadi di tahun 2011-2012, Agus masih menjabat direktur utama LPPK.
"Pak Agus yang tahu kejadian, bahkan di dalam audit dan wawancara pejabat Kemendagri," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta.
[wah]
