Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambangi kediaman tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri di Jalan Jati Padang Raya 54 A, Pasar Minggu, Jakarta (Selasa, 16/5).
Kedatangan tim Komnas HAM dalam rangka pengusutan kasus penetapan status tersangka dugaan makar yang dituduhkan kepolisian terhadap Rachmawati dan sejumlah tokoh lain sejak akhir 2016 lalu.
"Itu kegiatan penyelidikan, jadi belum bisa bagi informasi dulu," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai saat dihubungi redaksi.
Menurutnya, tim Komnas HAM melakukan pembicaraan serius dengan Rachmawati terkait statusnya sebagai tersangka dugaan makar. Namun begitu, Natalius mengaku belum bisa membeberkan ke masyarakat terkait materi pembahasan maupun langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.
"Isi pembicaraannya kan tidak boleh (dipublikasi), soalnya penyelidikan. Nanti kalau sudah rampung baru disampaikan," jelasnya.
Rachmawati yang juga pendiri Partai Pelopor beserta sejumlah nama ditangkap polisi sebelum penyelenggaraan aksi doa bersama 2 Desember 2016 atau dikenal dengan Aksi 212 di kawasan Monumen Nasional. Mereka adalah Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran serta Rizal.
Jamran dan Rizal dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dianggap menyebarluaskan ujaran kebencian terhadap isu-isu berbau suku, agama, ras, antar golongan (Sara). Sedangkan yang lainnya dijerat pasal permufakatan makar yaitu pasal 87 dan pasal 107 KUHP.
Mabes Polri menyatakan sebagian dari nama-nama yang ditangkap disangka melakukan permufakatan makar karena hendak menggelar sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan. Temuan polisi menyebutkan mereka diduga terkait upaya pemanfaatan massa Aksi 212 untuk menduduki Gedung DPR/MPR. Polisi juga mengklaim memiliki apa yang disebut sebagai barang bukti berupa tulisan tangan, monitoring percakapan, dan bukti elektronik yang menunjukkan adanya permufakatan makar tersebut.
[wah]
