Anggota Komisi X DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan, rakyat baru bisa dikatakan sejahtera apabila kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, lingkungan yang baik makin dapat dipenuhi.
"Itulah sebabnya, sebagai wakil rakyat yang diberikan amanah, saya terus mendorong pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk tidak pernah berhenti berikhtiar
meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan di berbagai sektor," tutur Ibas, sapaan akrabnya, saat meninjau program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Desa Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (14/5).
Karenanya ia merasa turut berbahagia karena melihat salah satu wujud pembangunan desa yang telah terealisasi yaitu jalan desa.
Karenanya ia merasa turut berbahagia karena melihat salah satu wujud pembangunan desa yang telah terealisasi yaitu jalan desa.
"Karena sarana ini adalah bersama, maka seluruh anggota masyarakat untuk turut mengawasi, menjaga, melestarikan sekaligus mengembangkan bersama fasilitas-fasilitas lainnya agar bisa bermanfaat untuk kebersamaan kita semua," kata ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.
Menurutnya, sudah pasti, banyak manfaat yang diperoleh jika terus berupaya membangun infrastruktur desa. Selain bisa memperlancar mobilitas masyarakat di desa-desa, juga merupakan penopang kelancaran jalur ekonomi desa.
"Mari kita doakan bersama, agar pemerintah kita senantiasa amanah dan mau terus bekerja keras untuk membangun desa secara merata. Kita tahu, sejak pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), infrastruktur menjadi prioritas bersama untuk dipercepat agar akses antarwilayah semakin dipermudah, akses distribusi kebutuhan pokok masyarakat dipermudah sehingga mampu menekan biaya agar barang-barang kebutuhan pokok tidak mahal dan terjangkau," paparnya.
Ibas juga sampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi DIPA atau anggaran sebesar Rp 101,496 triliun pada 2017. Sementara di bidang konektivitas jalan yang pembangunannya diselenggarakan oleh Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi DIPA sebesar Rp 41,393 triliun (40,776 persen).
Adapun, sambungnya, dengan prioritas pembangunan jalan baru sepanjang 828 km, pembangunan jembatan 11.855 meter, pembangunan jalan tol 138 km, peningkatan jalan sepanjang 807 km dan peningkatan jembatan sepanjang 566 km.
"Ada kabar baik, pembangunan jalur lintas selatan direncanakan akan rampung pada 2019. telah ada kejelasan dari IDB (Islamic Development Bank) akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan jalur lintas selatan. Dengan catatan masih membutuhkan anggaran dari APBN sebesar Rp 2 triliun untuk menuntaskan pembangun jalur lintas selatan," urainya.
[wid]
