Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan M Krishna Syarif ‎blakan-blakan mengenai kepedulian perusahaan-perusahaan dalam mendaftarkan karyawannya menjadi perserta BPJS Ketenagakerjaan.
Rupanya, sampai sekarang, masih ada sedikitnya 10 Badan Usahan Milik Negara (BUMN) yang belum mendaftarkan karyawannya masuk BPJS Ketenagakerjaan.
"Jumlahnya masih cukup besar. Lebih dari 10 perusahaan," ungkap Krishna kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/5).
Ke-10 BUMN ini kata Khrisna adalah perusahaan besar. Sayangnya, Krishna belum mau membeberkan nama-nama BUMN tersebut.
Mendengar kondisi ini, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago terlihat geram. Kata dia, keengganan BUMN tersebut mendaftarkan para pekerjanya ke dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan bisa dianggap tak patuh pada Undang-Undang.
"Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang. Jadi, sudah kewajiban BUMN untuk mendaftarkan dan mengintegrasikan DPLK-nya (Dana Pensiuan Lembaga Keuangan) ke BPJS Ketenagakerjaan," ucap politisi Nasdem ini.
Atas kondisi ini, dia meminta Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan tindakan tegas ke BUMN tadi. BUMN itu harus dipaksa agar mau melaksanakan Undang-Undang dan program Pemerintah. Rini tidak boleh menunggu BPJS Ketenagakerjaan minta bantuan kepada untuk bertidankan.
Sebenarnya, lanjut Irma, Komisi IX telah lama meminta Menteri BUMN untuk memberikan perhatian terhadap masalah keikutsertaan BUMN di program BPJS Ketenagakerjaan. Dia pun berharap, Rini dapat merespons permintaan itu dengan baik.
"Jika sampai sekarang beliau masih belum juga memberi perhatian, Komisi IX akan mencoba meminta izin Komisi terkait untuk bisa meminta kehadiran Bu Menteri dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Makanya, kami berharap ada tindakan dari beliau," demiian Irma.
[san]
