Isu Radikalisme Dan Intoleransi Dimunculkan Oleh Elite Politik

Aroma intervensi dari pengadilan terhadap Basuki Purnama alias Ahok dalam perkara penodaan agama sarat bau politik. Hal ini wajar terjadi karena Ahok adalah seorang gubernur di Indonesia.

"Masalahnya adalah yang berperkara ini seorang gubernur, maka bisa muncul tafsir politik. Inilah yang jadi dramaturgi. Efeknya dahsyat," kata pengamat sosial politik, Ubedilah Badrun, dalam diskusi "Dramaturgi Ahok" di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/5).

Dalam perspektif negara demokrasi yang mengedapankan penegakan hukum, ia menilai Presiden Joko Widodo sudah melakukan hal yang benar.

"Sebenarnya Jokowi sudah ingatkan, dia tidak boleh intervensi proses hukum, biarkan hukum berjalan. Kalau hakim putuskan, dia persilakan naik banding dan itu berjalan. Dalam persepektif demokrasi ini sudah benar," katanya.

Yang menarik, efek sosialnya dari kasus Ahok ini berlarut-larut sampai muncul isu intoleransi dan radikalisme. Ubedilah tegaskan, isu intoleransi dan radikalisme yang mewarnai perkara Ahok diproduksi oleh elite-elite negara, bukan muncul dari kalangan masyarakat.

"Sebelum pilkada, rakyat Jakarta biasa saja. Aman, damai, tidak ada kontestasi ideologi yang ekstrem. Mengapa muncul isu intoleransi saat pilkada, karena itu isu yang diproduksi elite. Pilkada ini produk sistem politik yang liberalistik. Itu menghadirkan pola head to head dalam kontestasi, menghadirkan emosi publik," jelasnya.

Ia berharap, elite politik turun tangan menangani perpecahan sosial yang terjadi akibat kasus Ahok. Karena yang paling bertanggung jawab melebarkan perpecahan itu adalah para elite politik.

"Saya kira elite politik penting untuk menengahi ini. Yang paling bertanggung jawab dalam persoalan ini adalah elite politik," pungkasnya. [ald]