Berita

Desmond J Mahesa/Net

Politik

Gerindra: Jangan Berharap Kejagung Bisa Tuntaskan BLBI!

SABTU, 13 MEI 2017 | 05:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penuntasan megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diragukan. Partai Gerindra bahkan meminta agar semua hal terkait kasus ini diserahkan kepada KPK lantaran tidak percaya dengan Kejagung.

“Kan yang jadi soal hari ini, ada (penanganan kasus) tapi tidak ada hasil. Jadi, maaf saja, bagi saya tidak perlu berharap banyak kepada Kejaksaan dalam penuntasan kasus BLBI. Biar KPK saja yang menyelesaikan,” kata Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa, Jumat (12/5).

Selama ini, Kejaksaan Agung memang bertugas untuk memburu para obligor BLBI yang kabur ke luar negeri. Pada April 2016, Indonesia berhasil memulangkan Samadikun Hartono, salah satu obligor BLBI, yang sembunyi di China.
Namun demikian, Desmond menganggap penangkapan Samadikun bukan prestasi Kejaksaaan Agung. Penangkapan itu merupakan buah kerja keras Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat itu dijabat Sutiyoso.

Namun demikian, Desmond menganggap penangkapan Samadikun bukan prestasi Kejaksaaan Agung. Penangkapan itu merupakan buah kerja keras Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat itu dijabat Sutiyoso.

“Makanya, sulit kita menilainya. Karena memang kinerjanya tidak layak,” kata wakil ketua Komisi III DPR itu.

Tidak hanya itu, Desmond menganggap Kejaksaan Agung juga tidak pernah transparan kepada Komisi III DPR terkait upaya pengembalian aset Samadikun. Karenanya, dia ragu jika penuntasan kasus dan pengembalian aset para obligor BLBI oleh Kejagung bisa tuntas dengan baik.

“Kami pernah mempertanyakan upaya Kejagung mengembalikan aset negara dari kasus BLBI. Tapi, tidak pernah dijelaskan dengan baik,” cetusnya

Dengan kondisi keuangan negara yang morat-marit seperti sekarang, sambung dia, seharusnya Kejagung membantu setiap upaya Pemerintah dalam mengembalikan kekayaan negara yang dirampok para koruptor. Uang tersebut nantinya bisa ditutupi untuk mengurangi bolong-bolong APBN akibat seretnya penerimaan dari pajak. Namun, kinerja Kejagung dalam memburu aset itu seperti tidak terlihat.

“Ini yang jadi pertanyaan penting juga, apakah aset-aset (koruptor) tersebut sudah dieksekusi atau enggak? Karena ini juga penting untuk meningkatkan aset negara. Seharusnya Kejaksaan peka akan hal ini. Tidak ada guna lembaga ini kalau tidak memiliki dampak apa-apa,” terangnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung M Prasetyo mengaku bersyukur karena KPK kembali membuka kasus BLBI. Dia pun berjanji akan bekerja sama dengan KPK dalam memuntaskan kasus tersebut. Dia juga mengklaim sudah cukup berhasil. Buktinya, Samadikun bisa dipulangkan.

“Kami eksekusi, ya, Samadikun Hartono. Yang lain masih kami cari,” katanya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya