Berita

Desmond J Mahesa/Net

Politik

Gerindra: Jangan Berharap Kejagung Bisa Tuntaskan BLBI!

SABTU, 13 MEI 2017 | 05:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penuntasan megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diragukan. Partai Gerindra bahkan meminta agar semua hal terkait kasus ini diserahkan kepada KPK lantaran tidak percaya dengan Kejagung.

“Kan yang jadi soal hari ini, ada (penanganan kasus) tapi tidak ada hasil. Jadi, maaf saja, bagi saya tidak perlu berharap banyak kepada Kejaksaan dalam penuntasan kasus BLBI. Biar KPK saja yang menyelesaikan,” kata Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa, Jumat (12/5).

Selama ini, Kejaksaan Agung memang bertugas untuk memburu para obligor BLBI yang kabur ke luar negeri. Pada April 2016, Indonesia berhasil memulangkan Samadikun Hartono, salah satu obligor BLBI, yang sembunyi di China.
Namun demikian, Desmond menganggap penangkapan Samadikun bukan prestasi Kejaksaaan Agung. Penangkapan itu merupakan buah kerja keras Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat itu dijabat Sutiyoso.

Namun demikian, Desmond menganggap penangkapan Samadikun bukan prestasi Kejaksaaan Agung. Penangkapan itu merupakan buah kerja keras Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat itu dijabat Sutiyoso.

“Makanya, sulit kita menilainya. Karena memang kinerjanya tidak layak,” kata wakil ketua Komisi III DPR itu.

Tidak hanya itu, Desmond menganggap Kejaksaan Agung juga tidak pernah transparan kepada Komisi III DPR terkait upaya pengembalian aset Samadikun. Karenanya, dia ragu jika penuntasan kasus dan pengembalian aset para obligor BLBI oleh Kejagung bisa tuntas dengan baik.

“Kami pernah mempertanyakan upaya Kejagung mengembalikan aset negara dari kasus BLBI. Tapi, tidak pernah dijelaskan dengan baik,” cetusnya

Dengan kondisi keuangan negara yang morat-marit seperti sekarang, sambung dia, seharusnya Kejagung membantu setiap upaya Pemerintah dalam mengembalikan kekayaan negara yang dirampok para koruptor. Uang tersebut nantinya bisa ditutupi untuk mengurangi bolong-bolong APBN akibat seretnya penerimaan dari pajak. Namun, kinerja Kejagung dalam memburu aset itu seperti tidak terlihat.

“Ini yang jadi pertanyaan penting juga, apakah aset-aset (koruptor) tersebut sudah dieksekusi atau enggak? Karena ini juga penting untuk meningkatkan aset negara. Seharusnya Kejaksaan peka akan hal ini. Tidak ada guna lembaga ini kalau tidak memiliki dampak apa-apa,” terangnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung M Prasetyo mengaku bersyukur karena KPK kembali membuka kasus BLBI. Dia pun berjanji akan bekerja sama dengan KPK dalam memuntaskan kasus tersebut. Dia juga mengklaim sudah cukup berhasil. Buktinya, Samadikun bisa dipulangkan.

“Kami eksekusi, ya, Samadikun Hartono. Yang lain masih kami cari,” katanya. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya