Berita

Endre Saifoel/Net

Politik

Menko Luhut Diminta Tegas Tanggapi Temuan BPK Soal Freeport

JUMAT, 12 MEI 2017 | 23:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah diminta untuk tidak mentolerir perusahaan-perusahaan penambang yang terbukti mencemarkan lingkungan. Salah satu contohnya terhadap PT Freeport Indonesia yang dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan telah menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah penambangan.

Anggota Komisi VII DPR RI Endre Saifoel menyebut bahwa berdasarkan temuan itu, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut kedapatan telah membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara, dan laut. Tindakannya menimbulkan potensi kerugian lingkungan sebesar Rp 185 triliun.

Untuk menanggulangi hal tersebut, politisi Partai Nasdem ini mendesak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan untuk bertindak tegas. Pasalnya, pengawasan dan sikap yang lemah dari pemerintah dinilai telah melemahkan Indonesia di hadapan perusahan multinasional tersebut.


“Saya minta pemerintah harus mengejar betul dan meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan ini. Inikan tindakan yang jelas melanggar aturan,” ujar pria yang biasa dipanggil Haji Wen, Jumat (12/5).

Ia berharap dengan tindakan tegas itu bisa membuat jera PT Freeport sehingga kerusakan lingkungan bisa diperbaiki.

“Mereka harus memperbaiki lingkungan yang rusak itu. Menteri jangan hanya sekadar berjanji saja, tindak aneka temuan BPK tersebut dong,” tegas legislator dapil Sumatera Barat I itu.

Selain temuan kerusakan lingkungan, BPK juga menyebut bahwa pengawasan pemerintah kurang ketat terhadap Freeport. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai kurang ketat mengawasi Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Potensi kerugian negara yang disebabkan mencapai Rp 185,563 triliun.

BPK juga menemukan persoalan lain, yakni penambangan Freeport di bawah tanah yang tanpa izin lingkungan. BPK menyatakan analisis mengenai dampak lingkungan yang dikantongi Freeport sejak 1997 tidak mencakup tambang bawah tanah. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya