Berita

Foto/Net

Politik

Kalangan Akademisi Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan HTI

KAMIS, 11 MEI 2017 | 00:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Langkah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sudah tepat. Sejumlah kalangan akademisi di Ibukota Jakarta bahkan mendukung keputusan yang diambil Menko Polhukam Wiranto itu.

Salah satunya, Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Sofyan Hanif yang menyatakan siap mendukung kebijakan ini. Menurutnya, langkah itu sudah sesuai dengan imbauan dari Menko Polhukam yang meminta agar kampus menjadi aktor terdepan dalam mencegah dan memonitor radikalisme.

Secara khusus Hanif mengatakan bahwa kampus selama ini melakukan fungsi edukasi dan selalu mengingatkan kepada para mahasiswa agar beraktivitas secara positif.


"Kalau mau melakukan aktivitas ormas jangan di dalam kampus. Apalagi sampai menggunakan jaket almamater dan mengatasnamakan institusi kampus," tukas Sofyan Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (10/5).

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Yusron Razak. Bahkan ia menilai bahwa keputusan pemerintah itu adalah bagian dari masukannya saat acara 'Coffee Morning Menko Polhukam' bersama para pembantu rektor bidang kemahasiswaan se-DKI Jakarta.

"Apa yang dilakukan Pak Wiranto sudah benar dan sesuai dengan prosedur," ujar Yusron.

Kampus memiliki aturan internal yang melarang organisasi ekstra secara luas tidak boleh menyebarkan atribut yang berkaitan dengan kegiatannya. Ormas tidak dibenarkan melakukan aktivitas di dalam kampus," jelasnya.

Sementara itu, ‎Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Universitas Satya Negara Indonesia Edi Siregar mengatakan bahwa segala sesuatu yang berseberangan dengan dasar negara Pancasila harus dimusnahkan.

"Dasar negara menjadi dasar pengambilan keputusan organisasi besar NKRI. Segala sesuatu di luar dasar NKRI bukan menjadi milik kita dan bukan karakter kita. Oleh karena itu segala sesuatu yang bersebarangan dengan dasar negara harus dimusnahkan," pungkasnya. [rus]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya