Berita

Foto/Net

Politik

Kalangan Akademisi Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan HTI

KAMIS, 11 MEI 2017 | 00:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Langkah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sudah tepat. Sejumlah kalangan akademisi di Ibukota Jakarta bahkan mendukung keputusan yang diambil Menko Polhukam Wiranto itu.

Salah satunya, Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Sofyan Hanif yang menyatakan siap mendukung kebijakan ini. Menurutnya, langkah itu sudah sesuai dengan imbauan dari Menko Polhukam yang meminta agar kampus menjadi aktor terdepan dalam mencegah dan memonitor radikalisme.

Secara khusus Hanif mengatakan bahwa kampus selama ini melakukan fungsi edukasi dan selalu mengingatkan kepada para mahasiswa agar beraktivitas secara positif.


"Kalau mau melakukan aktivitas ormas jangan di dalam kampus. Apalagi sampai menggunakan jaket almamater dan mengatasnamakan institusi kampus," tukas Sofyan Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (10/5).

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Yusron Razak. Bahkan ia menilai bahwa keputusan pemerintah itu adalah bagian dari masukannya saat acara 'Coffee Morning Menko Polhukam' bersama para pembantu rektor bidang kemahasiswaan se-DKI Jakarta.

"Apa yang dilakukan Pak Wiranto sudah benar dan sesuai dengan prosedur," ujar Yusron.

Kampus memiliki aturan internal yang melarang organisasi ekstra secara luas tidak boleh menyebarkan atribut yang berkaitan dengan kegiatannya. Ormas tidak dibenarkan melakukan aktivitas di dalam kampus," jelasnya.

Sementara itu, ‎Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Universitas Satya Negara Indonesia Edi Siregar mengatakan bahwa segala sesuatu yang berseberangan dengan dasar negara Pancasila harus dimusnahkan.

"Dasar negara menjadi dasar pengambilan keputusan organisasi besar NKRI. Segala sesuatu di luar dasar NKRI bukan menjadi milik kita dan bukan karakter kita. Oleh karena itu segala sesuatu yang bersebarangan dengan dasar negara harus dimusnahkan," pungkasnya. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya