Berita

Kurtubi/net

Bisnis

Rosatom Mau Kembangkan PLTN, Pemerintah Harus Tanggapi Dengan Serius

RABU, 10 MEI 2017 | 18:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Perusahaan energi asal Rusia, Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rosatom), menyatakan minat untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia.

Tawaran kerjasama disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Kurtubi, meminta pemerintah menanggapi penawaran Rosatom itu secara positif dan serius.


"Pemerintah jangan lagi menempatkan PLTN sebagai opsi terakhir," tegasnya dalam keterangan pers, Rabu (10/5).

Rosatom sendiri melilirik tiga daerah sebagai lokasi pengembangan energi nuklir, yaitu Bangka-Belitung, Kalimantan Timur, dan Batam

Selain bisa mempercepat kemampuan suplai listrik nasional, tenaga nuklir juga memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menuju pertumbuhan "double digit".

Energi nuklir juga dinilainya murah dan bisa menghasilkan kapasitas listrik yang sangat besar.

"Sekali lagi, tanpa dibantu PLTN sulit dapat mengejar ketertinggalan suplai listrik nasional yang masih relatif sangat rendah," ujar pria yang juga dikenal sebagai pakar energi ini.

Anggota DPR asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini menuturkan, dengan indikasi Ekektrifikasi Ratio yang masih sekitar 80 persen, konsumsi listrik per kapita di Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lainnya, bahkan termasuk di kawasan ASEAN. Indonesia hanya sekitar 1200 kwh/capita, sedangkan negara tetangga Malaysia sudah di atas 5000 kwh/capita.

"Pemadaman sering terjadi, terutama di luar Jawa. Investasi terhambat dan ujungnya pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, di sekitar 5 persen. Padahal, untuk dapat mengejar tingkat kemakmuran dari negara tetangga, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi double digit," jelasnya. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya