Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Agus: HTI Ingin Membubarkan Indonesia

SELASA, 09 MEI 2017 | 21:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila.

Begitu kata pengamat politik Agus Syihabudin dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (9/5).

Dosen Institut Teknologi Bandung‎ (ITB) itu menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir yang berdiri di Al-Quds, Palestina pada 1953 itu mempunyai sistem Khilafah.


Sistem ini, kata dia, mengajak seluruh umat Islam untuk memiliki pemimpin yang satu seperti di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Dengan kata lain, seluruh negara harus menyerahkan sistem negara dan kepemimpinannya kepada seorang khalifah.

"Dalam sistem ini, negara-negara yang sekarang ini ada, termasuk Indonesia harus dibubarkan karena dianggap menggunakan cara-cara bernegara yang tidak sejalan dengan Islam," jelasnya.

Menurut dia, ajaran khilafah bukan ajaran Islam, dan menegasi eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Padahal selama ini negara Indonesia sudah sejalan dengan napas dan nilai-nilai Islam.

"Filsafat negara RI sudah sejalan dengan syariah. UU dan peraturan yang dibikin di negara RI sebagian besarnya untuk kemaslahatan umat dan itu sudah sesuai dengan syariah," kata dia.

Saat ini, yang dibutuhkan Indonesia hanya tinggal  perbaikan  implementasi dan tata cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Semua itu, lanjutnya, bisa diperbaiki melalui partisipasi semua pihak baik secara personal maupun melalui ormas dan parpol.

"Sementara porsi HTI bukan mau memperbaiki tata pelaksanaan berkehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ingin mengganti negara RI karena dianggap sistemnya kafir," pungkasnya.‎ [sam]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya