Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Agus: HTI Ingin Membubarkan Indonesia

SELASA, 09 MEI 2017 | 21:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila.

Begitu kata pengamat politik Agus Syihabudin dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (9/5).

Dosen Institut Teknologi Bandung‎ (ITB) itu menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir yang berdiri di Al-Quds, Palestina pada 1953 itu mempunyai sistem Khilafah.


Sistem ini, kata dia, mengajak seluruh umat Islam untuk memiliki pemimpin yang satu seperti di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Dengan kata lain, seluruh negara harus menyerahkan sistem negara dan kepemimpinannya kepada seorang khalifah.

"Dalam sistem ini, negara-negara yang sekarang ini ada, termasuk Indonesia harus dibubarkan karena dianggap menggunakan cara-cara bernegara yang tidak sejalan dengan Islam," jelasnya.

Menurut dia, ajaran khilafah bukan ajaran Islam, dan menegasi eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Padahal selama ini negara Indonesia sudah sejalan dengan napas dan nilai-nilai Islam.

"Filsafat negara RI sudah sejalan dengan syariah. UU dan peraturan yang dibikin di negara RI sebagian besarnya untuk kemaslahatan umat dan itu sudah sesuai dengan syariah," kata dia.

Saat ini, yang dibutuhkan Indonesia hanya tinggal  perbaikan  implementasi dan tata cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Semua itu, lanjutnya, bisa diperbaiki melalui partisipasi semua pihak baik secara personal maupun melalui ormas dan parpol.

"Sementara porsi HTI bukan mau memperbaiki tata pelaksanaan berkehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ingin mengganti negara RI karena dianggap sistemnya kafir," pungkasnya.‎ [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya