DPD RI meminta percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, segera diwujudkan.
Infrastruktur ketenagalistrikan dipercaya menjadi solusi atas permasalahan pasokan listrik yang tak merata di sana. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat diarahkan pada pengembangan energi baru jika infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis penggunaan energi fosil susah dibangun di Kepulauan Anambas.
Permasalahan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama SKK Migas, PT. PLN, Kementerian ESDM, Pertamina, dan Pemerintah Kabupaten Anambas, hari ini (Selasa, 9/5). Dalam RDP tersebut, Ketua Komite II, Parlindungan Purba, mengatakan masih banyak daerah di Anambas yang belum menikmati listrik.
"Kami minta PLN mengalokasikan listrik sebesar 2,5 MW di Anambas. Nanti kami akan bantu cari investor untuk membangun PLTS, bisa melalui BUMD. Tetapi Pemkab harus membuat perencanaan terlebih dahulu terkait pembangunan PLTS tersebut," ujarnya.
Untuk menindaklanjuti masalah ketenagalistrikan di Anambas, Komite II juga akan segera menggelar Focuss Group Discussion (FGD) bersama Mendagri, Menteri ESDM, Dirut PLN, dan Gubernur untuk membahas perumusan Rancangan Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).
Menurut anggota DPD dari Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja, kondisi kelistrikan di Anambas sudah cukup membaik, tetapi masih banyak daerah yang belum mendapat aliran listrik selama 24 jam. Contohnya, Kabupaten Karimun yang berpenduduk 10 ribu jiwa namun aliran listrik yang tersedia hanya untuk 12 jam per hari. Padahal kebutuhan energi listrik tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga perekonomian dan pariwisata.
"Potensi pariwisata di Anambas sangat besar. Dengan dukungan kelistrikan, maka pariwisata di Anambas dapat menarik banyak investor," jelasnya.
Menanggapi itu, Asisten Bupati Kepulauan Anambas, Masykur, menjelaskan saat ini aliran listrik di tiga gugusan pulau di Anambas disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. Tetapi aliran listrik tidak berjalan selama 24 jam.
"Salah satu kendalanya adalah kurang pasokan BBM jenis solar. Karena distribusi BBM sering terkendala oleh tingginya ombak, sehingga kapal yang mengangkut BBM tidak bisa berlayar," ujar Masykur.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Alihuddin Sitompul, mengatakan, untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) 38/2016. Permen tersebut membuka kesempatan bagi swasta untuk mengelola usaha kelistrikan hingga 50 MW di suatu daerah.
Alihuddin mengusulkan agar pemerintah daerah di Anambas mampu menarik peranan swasta sebagai investor pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dirinya meminta agar tidak hanya menunggu pembangunan dari PLN atau Pertamina, karena keduanya juga mempunyai perencanaan perhitungan ekonomi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Oleh karena itu dirinya meminta agar pemerintah daerah juga merumuskan RKUD.
“Tetapi yang terjadi sampai saat ini belum ada pihak swasta yang tertarik untuk mengelola listrik, karena dilihat adalah nilai ekonomisnya. Pihak swasta menilai hal itu tidak terlalu menguntungkan,†kata Allihuddin.
Selain itu, dirinya mengusulkan untuk daerah yang mempunyai masalah soal kelistrikan terkait BBM dapat menggunakan energi baru seperti menggunakan tenaga angin yang di-hybrid-kan dengan PLTD.
"Dulu kami upayakan 2015 ada hybrid antara PLTD dengan PLTS, tetapi sampai sekarang belum berhasil. Dan untuk di Anambas ini dapat diselesaikan dengan PLTS atau PLTA," jelasnya.
Usai RDP, Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba, juga berkunjung ke ruang rapat Wakil Ketua DPD, Darmayanti Lubis. Dia menyampaikan bahwa Pimpinan Komite II DPD akan meninjau pembangunan listrik di Kepulauan Anambas pada 22 Mei 2017.
"Saya berharap Bu Darmayanti bisa datang dan menjadi pembuka dalam seminar tersebut," harapnya.
[ald]
