HNW: Pernyataan Susi Tidak Layak Keluar Dari Mulut Menteri

Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti yang menyebut UU maupun peraturan bisa dibuat berdasarkan pesanan dari pihak tertentu menuai kecaman

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Susi itu layaknya pernyataan seorang pengamat dan sama sekali tidak mencerminkan jabatannya sebagai menteri.

"Pernyataan Ibu Susi itu harusnya tidak keluar dari seorang menteri, karena kalau menteri harus dieksekusi (UU). Kalau itu kan kayak pernyataan seorang pengamat," sesalnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).

Sebelumnya, Menteri Susi menyebut bahwa peraturan dan perundang-undangan bisa diorder oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga tak sedikit peraturan dan perundang-undangan yang justru tidak berpihak kepada masyarakat.

Salah satunya, menasionalisasi kapal asing yang membuat nelayan lokal merugi. Pasalnya, hasil laut Indonesia justru dikeruk oleh kapal asing yang dinasionalisasi itu.

Menurut HNW, jika Susi keberatan dengan UU tersebut, maka Susi bisa mengajukan judicial review MA sesuai mekanisme yang ada.

"Jadi kalau beliau bilang UU merugikan rakyat, jangan hanya berwacana segera adukan itu ke MA kalau itu terkait peraturan pemprov, perda, PP terhadap UU. Kalau itu terkait UU yang dianggap bertentangan dengan UU adukan ke Mahkamah Konsitusi begitu lah mekanismenya," kata pria yang akrab disapa HNW ini menanggapi.

Lebih lanjut, politisi PKS ini meminta Susi berhenti berkomentar dan lebih fokus pada pekerjaan. Kata dia, tugas eksekutif adalah menyelesaikan masalah, bukan berkomentar.

"Kalau buat pernyataan itu kerjanya pengamat atau anggota DPR. Tapi kalau eksekutif menyelesaikan masalah," pungkasnya. [ian]