PPP: Langkah Kemenkumham Atasi Masalah Lapas Masih Nihil

Masalah klasik selalu menjadi penyebab para narapidana kabur dari rumah tahanan (Rutan), yaitu tidak berimbangnya rasio petugas Lapas dengan jumlah napi yang harus dijaga.

Begitu kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menanggapi kaburnya ratusan napi dari Rutan Kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, pada Jumat (5/5) lalu.

"Ini sudah merupakan problem klasik, sudah lebih dari 10 tahun jadi masalah," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/5).

Anggota Komisi III DPR RI itu mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini tengah menanti kerja nyata Kementerian Hukum dan HAM dalam mengatasi masalah klasik ini. Namun begitu, hingga saat ini belum ada langkah konkrit yang ditunjukkan oleh Kemenkumham.

"Belum kelihatan misalnya bagaimana kepolisian di masing-masing tempat itu diminta untuk turut menempatkan beberapa petugas kepolisian secara tetap di LP untuk menjaga. Paling tidak di jam-jam rawan siang dimana para Napi tidak terkunci di ruang tahanan masing-masing," jelas Arsul.

Padahal, usulan mengenai kerjasama antara Kemenkumham dan Kepolisian terkait penjagaan Lapas juga pernah disuarakan. Namun hingga kini belum ada tindakan nyata.

"Bahkan tahun 2015 lalu Menkumham sudah menggagas untuk alih status anggota Polri atau TNI menjadi petugas Lapas demi mengatasi kekuarangan itu dengan petugas yang siap bertugas. Tapi belum kedengaran tindak lanjutnya," pungkas Arsul. [ian]