Presiden Harus Perjelas Kriteria Ormas Anti Pancasila

MOL. Pemerintah diminta mengumumkan kriteria yang jelas dalam menilai dan menetapkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila sebelum pembubaran dilakukan. Kejelasan kriteria itu sangat penting untuk mendorong semua ormas melakukan introspeksi.
 
"Rencana pemerintah membubarkan ormas anti Pancasila harus dilandasi sikap yang penuh kebijaksanaan dan juga harus transparan. Karena itu, sebelum membubarkan ormas dimaksud, pemerintah perlu menyosialisasikan kriteria tentang ormas yang bertentangan dengan Pancasila," terang politisi Golkar ini saat dihubungi, Minggu (7/5).

Sebelum melakukan pembubaran, lanjutnya, Pemerintah sebaiknya memanggil pengurus ormas yang dicurigai bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah perlu membuka dialog sebelum memulai pembubaran ormas. Bahkan memberikan kesempatan kepada ormas-ormas untuk meluruskan orientasi dan pandangan mereka seturut nilai-nilai dasar Pancasila.  
 

 
Bagaimanapun, tambah Bambang, isu tentang ormas anti-Pancasila bisa menjadi sangat sensitif. Terlebih, jika ada pihak yang mengaitkannya dengan agama tertentu. Masalah ini harus diperhitungkan dengan matang oleh Pemerintah, agar umat beragama tidak lagi terkotak-kotak.

"Komisi III DPR berharap, rencana Pemerintah itu tidak menimbulkan kegaduhan baru dan gangguan serius terhadap aspek keamanan dan ketertiban umum," tandasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila akan dibubarkan. Wiranto kini sedang menggodok sejumlah langkah sesuai arahan Presiden Jokowi untuk pembubaran itu.

"Kita sudah mendengarkan pernyataan presiden bagaimana menangani ormas-ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi negara. Memang di Kemenko Polhukam, tempatnya di situ (menggodok aturan)" katanya. [ian]