Berita

Pertahanan

Dugaan Produksi Tabung LPG Ilegal Oleh PT KMS Ditangani Bareskrim

MINGGU, 07 MEI 2017 | 16:34 WIB | LAPORAN:

Polda Jawa Tengah mengaku belum menerima laporan terkait dugaan praktik produksi tabung Elpiji (LPG) 3 kilogram ilegal oleh PT Karya Mandiri Steel (KMS).

Menurut Kabid Humas Polda Jateng Kombes Djarod Padakova, kasus tersebut sudah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dan tidak ditangani pihaknya.

"Belum ada (laporan). Itu kasus yang lama, di Bareskrim itu," katanya ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu (7/5).

Djarod mengaku sudah mengecek ke Polrestabes Semarang atas kasus tersebut, namun memang tidak ada laporan yang masuk.

"Polrestabes juga tidak ada," singkatnya.

PT Karya Mandiri Steel yang berlokasi di Kawasan Industri Candi, Semarang, diduga telah memproduksi tabung LPG 3 kilogram palsu dan ilegal dengan bahan baku dan proses tidak sesuai standar mutu. Perusahaan itu juga mendistribusikan atau menjual langsung kepada konsumen tabung-tabung hasil produksinya.

Tak sampai disitu, PT KM juga disebut tak memiliki izin untuk memproduksi tabung gas. Sejumlah syarat lain yang tidak dipenuhi seperti Sertifikat SNI 1402-2008 dari Kementerian Perindustrian.

Sertifikat SNI merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh perusahaan produsen tabung LPG karena berkaitan dengan mutu produk. Dengan SNI, perusahaan harus melakukan proses produksi sesuai standar yang ditentukan pemerintah.

Sertifikat penggunaan merk PT KMS juga tidak terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektiak (Haki) yang harus dicantumkan pada produk tabung, melainkan memakai merk SKT, sebuah perusahaan yang beroperasi di Cibinong, Bogor. Dengan begitu, PT KMS sudah memalsukan barang dengan memakai merk prusahaan lain. Dugaan muncul bahwa kedua perusahaan itu menjual dan mendistribusikan tabung ilegal.

Selain itu, PT KMS juga tidak terdaftar sebagai vendor PT Pertamina untuk memproduksi tabung gas LPG 3 kilogram. Sebab, tidak memiliki sertifikat Nomor Registrasi Produk (NRP).

Juga tidak memiliki sertifikat TKDN (tingkat kandungan dalam negeri yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo sebagai pengawas pemakaian bahan baku.

Bahan baku yang tidak sesuai diantaranya plat baja yang digunakan harus berspesifikasi jenis SG 295, di mana baja hanya dikeluarkan oleh PT Krakatau Steel khusus untuk bahan baku pembuatan tabung LPG 3 kilogram.

Sedangkan PT KMS hanya menggunakan plat jenis SPHC yang spesifikasinya bisa membahayakan karena tidak sesuai standar, sehingga tabung rawan meledak. [ian]

Populer

Demo di KPK, GMNI: Tangkap dan Adili Keluarga Mulyono

Jumat, 20 September 2024 | 16:22

Mantan Menpora Hayono Isman Teriak Tanah Keluarganya Diserobot

Jumat, 20 September 2024 | 07:04

Makin Ketahuan, Nomor Ponsel Fufufafa Dicantumkan Gibran pada Berkas Pilkada Solo

Senin, 23 September 2024 | 09:10

Pasukan Berani Mati Bela Jokowi Pembohong!

Minggu, 22 September 2024 | 14:03

Kejagung di Bawah ST Burhanuddin, Anak Buah Jalan Masing-masing

Rabu, 25 September 2024 | 17:11

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

Akun Fufufafa Ganti Nama dari Gibran jadi Slamet Gagal Total

Senin, 23 September 2024 | 08:44

UPDATE

Sektor Manufaktur China Masih Lesu Meski Stimulus telah Diluncurkan

Senin, 30 September 2024 | 18:07

Buruh Banten Dukung Andra Soni-Dimyati, Ini Alasannya

Senin, 30 September 2024 | 17:31

SpaceX Tiba di ISS, Siap Bawa Pulang Astronot yang Terdampar

Senin, 30 September 2024 | 17:23

PHRI Heran Diskusi di Hotel Selama Pilpres Aman, Sekarang Justru Ada Kekerasan

Senin, 30 September 2024 | 17:22

Inggris Bakal Jadi Negara G7 Pertama yang Berhenti Pakai Batu Bara

Senin, 30 September 2024 | 16:55

Baliho Dirusak, Tim Hukum Rido Lapor ke Bawaslu Jakarta

Senin, 30 September 2024 | 16:46

Selisih Nyaris 20 Persen, Rudy-Seno Potensial Patahkan Langkah Petahana

Senin, 30 September 2024 | 16:40

Bursa Jepang Hancur, IHSG Ambruk 2,19 Persen

Senin, 30 September 2024 | 16:39

Jelang Pelantikan DPR, Misbakhun Sukses Tembus Finish Berlin Marathon

Senin, 30 September 2024 | 16:35

Uang Sitaan Kasus Korupsi

Senin, 30 September 2024 | 16:30

Selengkapnya