. Isu ambang batas mengusung calon presiden (presidential threshold) menjadi titik tolak negosiasi partai politik di DPR untuk masuk ke isu lainnya. Seperti sistem pemilihan terbuka, tertutup atau proporsional terbuka tertutup.
Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, terkait presidential threshold dalam diskusi bertema "Membatasi Ambang Batas Presidensial?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5).
Hal itu jugalah, yang membuat penetapan keputusan dalam presidential threshold menjadi rumit. Bahkan sambung Ace, saat ini, terdapat tiga kelompok yang mempunyai nilai ambang batas pencalonan presiden. Seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN dan Partai Hanura menginginkan ambang batas nol persen.
Kemudian PPP memiliki sikap presidential threshold dilihat dari 25 persen dari jumlah kursi di DPR dan 30 persen dari jumlah suara dalam Pileg. Sementara Partai Golkar, PKS, Partai Nasedem dan PDI Perjuangan memiliki acuan 20 jumlah kursi di DPR atau 25 persen jumlah suara di Pileg sebagai ambang batas dalam pencalonan presiden.
"Bagaimana pun kita semua di Parlemen punya agenda politik terkit yang ingin disampaikan dalam presidential threshold ini. Tentu masing-masing punya agenda politik," ujar Ace.
Meski penetapan presidential threshold rumit, kedepannya proses tersebut akan berjalan dinamis seiring agenda yang mencuat di DPR dan kebijakan partai politik dalam agenda tersebut.
Menurut Ace, Partai Golkar sendiri telah memiliki tim untuk menyusun formula yang berkaitan dengan agenda utama yakni presidential threshold. Dengan adanya formola tersebut, agenda lain atau isu pembahasan UU Pemilu lainnya bisa berjalan beriringan.
"Bagi kami presidential threshold ini adalah satu gol, dalam konteks penataan kelembagaan dalam UU politik. Presidential threshold ini adalah cara untuk memperkuat sistem presidensialisme yang kuat," pungkas anggota DPR ini.
[rus]
