Fenomena politik identitas yang sangat ekstrim dalam kemasan komunikasi publik yang rapih, via media sosial maupun media digital modern, terasa kuat.
Hal ini harus menjadi sorotan bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) DKI Jakarta periode 2017-2022, seperti diutarakan Ketua PIKI Jakarta, Ivanhoe Semen.
"Bahwa pemerintah dan kita semua tidak boleh diam seribu bahasa menanggapi aneksasi kognitif yang berupaya memecah belah NKRI," ujar Ivan dalam keterangan persnya, Sabtu (6/5).
Menurut Ivan, kemajemukan bangsa yang selama ini menjadi "pakaian nasional" mulai ternodai oleh radikalisme dan fundamentalisme yang sempit dan terbalut kapitalisme. Penetrasi gagasan terhadap sendi-sendi ketatanegaraan mulai memasuki ruang parlemen dan menciderai kehidupan demokrasi Indonesia.
"Pancasila sebagai dasar dari segala norma kehidupan kenegaraan mulai diganggu secara langsung maupun tidak langsung, melalui pemaksaan pembentukan produk hukum yang tidak nasionalis," terangnya.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebaga benteng terakhir konstitusional mulai "dicoba-coba" untuk melegitimasi pemaksaan kehendak kelompok masyarakat tertentu. Masalah kedaulatan hukum dan demokrasi mulai digunakan sebagai celah untuk memaksakan kehendak dan dominasi satu kelompok masyarakat.
Stigma mayoritas-minoritas masih menjadi sarana pemaksaan kehendak dalam regulasi yang universal, dan bahkan mulai dilembagakan secara stereotip mulai dari ruang pendidikan dasar.
"Tugas besar yang akan dihadapi warga DKI Jakarta adalah Pilpres dan Pileg 2019. Eskalasi dinamika ke arah kontestasi tersebut sudah mulai dirasakan," ujar Ivanhoe.
Dan masih ada satu seri lagi, yaitu Pilkada Serentak 2018, yang meminta keseriusan banyak pihak, terutama mereka yang akan berkompetisi pada hajatan tersebut.
Lanjut Ivan, PIKI sebagai komunitas intelektual mesti tetap pada paradigma kompetensi-profesi-legitimasi. PIKI harus tetap jadi rumah bersama yang penuh dengan inspirasi, tampil dan menyuarakan aspirasi positif, menjadi catu daya politik kenegaraan bagi warga gereja dan masyarakat lingkungan di sekitarnya.
"Partisipasi dan kepeloporan kehidupan kenegaraan yang sehat hendaknya senantiasa dipandu oleh PIKI DKI Jakarta," imbaunya.
DPD PIKI Jakarta juga berharap dapat mengembangkan komunikasi yang sejuk dengan semua pemangku kepentingan, termasuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
"PIKI DKI Jakarta siap dan siaga menjadi
counterpart dalam mengkritisi problematika DKI Jakarta," pungkasnya.
[ald]
