Berita

Benny Alitelnoni/Net

Wawancara

WAWANCARA

Benny Alitelnoni: Para Calon TKI Di Sini Enggak Sabaran, Maunya Berangkat Lebih Cepat & Instan

JUMAT, 05 MEI 2017 | 08:59 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi pengirim terbesar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke luar negeri. Persoalan berikutnya yang muncul adalah banyaknya TKI asal NTT yang meninggal di negara lain akibat beragam hal.

Berdasarkan data yang dilan­sir Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang menyebutkan, ada 28 TKI yang meninggal di Malaysia. Sebanyak 27 orang yang meninggal itu adalah TKI ilegal atau tidak memiliki dokumen res­mi saat masuk dan bekerja di Malaysia.

Sebagian besar TKI yang meninggal di Malaysia itu berasaldari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Sedangkan yang lainnya dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Malaka, Belu dan Ende. Berikut pe­nuturan lengkap Wagub NTT, Benny A. Litelnoni kepada Rakyat Merdeka saat ditemui di Kupang, NTT:


Namanya uang. Mereka bisa berangkat melalui jasa calo dengan prosedur yang benar, tapi nanti ketika ada masalah baru diketahui dan mereka (TKI) harus pulang. Setelah diperiksa dokumennya, ternyata doku­mennya palsu, ilegal semua.

TKI ilegal itu warga NTT?

Iya, dia tinggal di kabupaten Atapi ternyata KTPnya di kabupaten B. Mereka warga NTT, tapi ada calo-calo yang membantu mereka. Jadi mereka itu keluar satu per satu. Satu pelabuhan jalan dua orang.

Oh ya Pemerintah Pusat menggalakkan pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap untuk masalah TKI, bagaima­na dengan NTT?
Sementara lagi digagas. Rencananya NTT pada bulan delapan (Agustus, red) akan dilaunching pelayanan satu atap bidang ketenaga kerjaan, TKI itu.

Tapi langkah antisipasi dari Pemda NTT seperti apa?

Kita mencegah semua itu, sudah juga ditangkap semua jaringan calo-calo itu.

Apa ada dugaan oknum aparatur ikut terlibat dalam pemberangkatan TKI ilegal?

Memang ada aparatur yang mendorong mereka. Ada apara­tur yang bermain, tapi sudah ditangkap itu. Entah jalur-jalur lain, itu kan agak sulit juga. Bisa saja sampai ini diduga sebagai perdagangan dalam perkemban­gannya bisa saja itu terjadi.

Solusi yang dilakukan Pemda NTT agar jumlah TKI ilegal berkurang?

Kita akan berkoordinasi den­gan pemerintah pusat untuk mencari regulasi yang tepat.

Selain itu...
Saya kira harus berdayakan mereka harus mensosialisaikan ke mereka supaya berpergian dengan dokumen yang sah, sesuai dengan keterampilan yang nanti kita akan kerjakan di sana.

Kalau pelatihan untuk TKI di NTT ada?
Pelatihan ada di balai-balai itu ada. Tapi mereka para calon TKI itu pada enggak sabaran. Mau lebih cepat dan lebih instan, itu persoalan mereka.

Kalau TKI yang berangkat dengan visa melancong juga banyak?
Banyak juga itu terjadi di NTT. Bahkan mereka berangkat setelah habis kontrak di sana tidak pulang untuk memperpanjang dokumen, jadinya ilegal di sana.

Lalu bagaimana dengam banyaknya TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri?

Itu faktor masalah kesehatan. Kebanyakan TKI yang mening­gal di luar negeri itu mereka yang berangkat karena non prosedural. Mereka menuntut pemerintah ke sana, tapi kan kita tidak bisa memaksakan regulasi di luar negeri.

Soal lain. Bagaimana pe­layanan kesehatan dengan menghadirkan dokter spesialis di NTT?

Saya rasa program ini sangat baik ya dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terutama di Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah sangat luas. ***

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya