Jenderal Tito Karnavian: Kami Tidak Larang Aksi 5.5, Kami Justru Menyiapkan Aparat Untuk Mengawalnya

Bekas Kapolda Metro Jaya ini mengimbau massa Gera­kan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) tidak menggelar aksi 5.5.

berencana menggelar unjuk rasa bertajuk Aksi Simpatik 5.5, pada Jumat, 5 Mei 2017 di depan Kantor Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat. Aksi terse­but digelar untuk mengawal proses hukum perkara penodaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Aksi akan dimulai dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal, untuk selanjutnya bergerak menuju Gedung MA. Tujuan aksi ini adalah mendesak agar ma­jelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhi huku­man terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sidang vonis Ahok rencananya akan digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Selasa 9 Mei 2017. Berikut pernyataan lengkap Jenderal Tito Karnavian terkait aksi 5.5;

Kenapa Anda memberikan imbauan seperti itu?
Demo maupun aksi dalam jumlah massa yang besar pasti akan mengganggu ketertiban publik, mengganggu jalan. Makanya saya pikir sebetulnya aksi ini tidak diperlukan.

Tapi aksi ini kan sebagai kentuk menyalurkan aspirasi mereka, dan hal itu diizinkan oleh undang - undang?
Unjuk rasa itu memang diper­bolehkan sebagai bagian dari negara demokrasi dan dilindungi oleh undang-undang. Unjuk rasa dilindungi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang -Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyam­paikan pendapat di muka umum, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Namun undang -undang juga memberi batasan dalam berunjuk rasa.

Apa saja batasan tersebut?
Ada empat batasan, yaitu tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak boleh mengganggu hak asasi masyarakat lain, serta harus tetap mengindahkan etika dan moral. Ketentuan itu ada di Pasal 6 Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dan saya harap massa aksi memperhati­kan hal tersebut.

Apakah ini artinya pihak kepolisian akan melarang aksi tersebut?
Tidak, kami justru akan me­nyiapkan aparat untuk men­gawal dan mengamankan aksi tersebut. Polri akan memberikan pelayanan keamanan sepanjang dilakukan dengan tertib. Perlu saya ingatkan, demo hanya unjuk rasa, bukan menyampai­kan tekanan kepada hakim dan lain-lain.

Lho memangnya aksi ini bisa mempengaruhi keputu­san hakim?
Insya Allah tidak akan sih. Hakim tentunya bebas mengambil keputusan, karena dijamin undang-undang.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus didasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinannya.

Hakim bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanggungjawaban hakim, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah benarnya ke Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Insya Allah tidak bisa diintervensi.

Apa yang akan Anda laku­kan guna memastikan kekha­watiran itu tidak terjadi?
Kami memberikan jaminan kepada hakim, mekanisme per­sidangan tanggal 9 Mei nanti dilaksanakan sesuai ketentuan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Saya pikir itu.

Ada imbauan lainnya buat peserta aksi?
Saya mengimbau silakan nya­takan pendapat lakukan dengan tertib. Saya pikir yang tidak berkepentingan tidak perlu juga berbondong-bondong datang karena akan mengganggu ketertiban publik.

Soal rapat masalah pangan tadi, apa saja yang dibahas?
Kami membahas masalah rantai distribusi, ada spekulan penimbun kartel monopoli dan lain-lain ini akan kami tangani bersama. Maka dari itu sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) pangan.

Satgas ini akan berkoordinasi dengan sejumlah pemangku ke­pentingan, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan KPPU. Maka dari itu, Satgas Pangan juga akan dibentuk di ting­kat Polda. Masing-masing Polda akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan pasar di wilayahnya dalam pengawasan harga dan stok pan­gan. Nantinya selalu dievaluasi setiap dua minggu sekali.

Apa tugas dari satgas ini?
Satgas ini akan menindak te­gas oknum yang menimbun dan mempermainkan harga barang kebutuhan pokok. Saya sudah sampaikan kepada Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di tiap polda, kalau ada temuan langsung diekspos saja. Informasikan kepada media untuk memberikan efek jera. ***